TERASBATAM.ID: Mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menggugat Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Isdianto meminta MK menghapus aturan yang melarang mantan gubernur menjadi calon wakil gubernur di provinsi yang sama.
Isdianto menilai aturan tersebut tidak adil dan melanggar hak politiknya untuk dipilih. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya menjabat sebagai gubernur selama kurang dari satu tahun setelah gubernur sebelumnya tersandung kasus hukum.
“Saya hanya menjabat kurang dari satu tahun karena gubernur sebelumnya tersandung kasus hukum. Saya merasa dirugikan dengan aturan ini,” kata Isdianto, seperti dikutip detikcom, Rabu (19/6/2024).
Isdianto berharap MK dapat mengabulkan permohonannya dan menghapus aturan tersebut. Menurutnya, aturan tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Saya harap MK bisa mengabulkan permohonan saya dan menghapus aturan ini. Aturan ini diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip demokrasi,” jelas Isdianto.
Gugatan Isdianto ini menambah daftar perkara di MK terkait Pilkada. Sebelumnya, MK juga menerima gugatan dari beberapa pihak lain, seperti partai politik dan pasangan calon kepala daerah.
