TERASBATAM.ID – Ironi kontras masih menyelimuti kehidupan warga di kawasan Terdepan,Terluar, dan Tertinggal (3T) Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Meski Natuna dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Indonesia, puluhan tahun warga di beranda terdepan NKRI ini masih harus bergantung pada minyak tanah subsidi dan kayu bakar untuk kebutuhan dapur.
Program konversi ke gas elpiji subsidi 3 kilogram (gas melon) yang digulirkan pemerintah pusat hingga kini belum menyentuh kawasan perbatasan tersebut.
Halimah, seorang warga Kecamatan Pulau Laut, mengaku amat mendambakan kehadiran elpiji 3 kg. Saat ini,pilihan yang ada di pulau terluar itu hanyalah elpiji non-subsidi tabung 12 kilogram seharga Rp320.000 per tabung—angka yang sangat memberatkan bagi masyarakat lokal yang didominasi keluarga nelayan.
“Ingin sekali memakai gas subsidi 3 kilogram, tapi belum ada di Pulau Laut. Sekarang masih pakai minyak tanah dan kadang kayu bakar. Dulu sempat beli kompor dan gas 12 kg, tapi terpaksa dijual lagi karena tidak sanggup beli isi ulangnya yang mahal,” tutur Halimah, Senin (26/10/2026).
Kondisi serupa dirasakan Liza, pelaku usaha mikro pembeli minyak tanah subsidi yang sehari-hari berjualan bakso. Menurutnya, pemakaian elpiji 12 kg menguras margin keuntungan usahanya secara signifikan.
“Satu tabung 12 kg cuma bertahan 15 sampai 20 hari. Kalau dipaksakan pakai gas 12 kg terus, tidak tutup modal jualan bakso. Jadi untuk menyiasati biaya operasional, saya bertahan pakai minyak tanah,” kata Liza.
Distribusi Logistik Lewat Jalur Laut
Untuk memenuhi kebutuhan dasar memasak warga di tiga desa—Desa Air Payang, Tanjung Pala, dan Kadur—pasokan minyak tanah subsidi diangkut menggunakan jalur laut dari Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna.
Sagarudin, pengelola pangkalan minyak tanah di Desa Air Payang, menjelaskan bahwa kuota minyak tanah subsidi untuk Kecamatan Pulau Laut mencapai 9.000 liter (9 ton) per bulan. Rinciannya, 4.000 liter untuk Desa Air Payang serta 5.000 liter untuk Desa Tanjung Pala dan Kadur.
“Minyak tanah subsidi diambil tiap bulan dari Pertamina di Ranai menggunakan kapal kayu dengan waktu tempuh penyeberangan sekitar 5 hingga 6 jam. Setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat alokasi 10 sampai 20 liter dengan harga Rp5.000 per liter,” jelas Sagarudin.
Ia menambahkan, jika kelak penataan beralih ke elpiji subsidi 3 kg, pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan warga terkait modal awal pembelian perangkat kompor dan regulator, selain jaminan kelancaran rantai pasoknya.
Pemkab Natuna Desak Kementerian ESDM
Masalah ketimpangan akses energi di wilayah perbatasan ini juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Natuna. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan pihaknya telah berulang kali menyuarakan aspirasi warga perbatasan kepada pemerintah pusat, termasuk dalam pertemuan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Cen Sui Lan menyayangkan daerah yang mengekspor gas alam via pipa bawah laut ke negara tetangga seperti Singapura justru belum menikmati subsidi elpiji 3 kg sejak Kabupaten Natuna dimekarkan 27 tahun lalu.
“Natuna ini penyumbang migas besar. Kami sudah mengajukan peralihan dari minyak tanah ke elpiji subsidi 3 kg ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Namun responnya terkendala keterbatasan anggaran subsidi,” tegas Cen Sui Lan.
Ia menekankan bahwa keberadaan subsidi elpiji 3 kg merupakan hak masyarakat perbatasan yang menjaga kedaulatan negara, terutama untuk menopang ekonomi warga pesisir hingga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedalaman dan pulau-pulau terluar. (arf)
