TERASBATAM.ID — Keberangkatan rombongan besar Pemerintah Kota Batam bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke Sumatra menuai kritik tajam. Keputusan memboyong seluruh pucuk pimpinan daerah secara bersamaan untuk menyalurkan bantuan sosial dinilai memicu kekosongan kepemimpinan (leadership) yang berisiko bagi tata kelola pemerintahan di Batam.
Rombongan yang terdiri dari Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) bertolak sejak Kamis (8/1/2026) untuk menyerahkan bansos senilai hampir Rp 15 miliar bagi korban bencana di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Namun, absennya tiga pilar utama eksekutif tersebut dalam satu waktu dianggap sebagai preseden buruk bagi manajemen birokrasi.
Pakar Hukum dan Administrasi Tata Negara Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Emi Hajar Abrar menegaskan, sebuah daerah tidak boleh dibiarkan dalam kondisi tanpa pemangku kebijakan utama. Menurutnya, agenda kemanusiaan tidak seharusnya mengorbankan prinsip pendelegasian yang proporsional.
“Kalau Wali Kota pergi, Wakilnya harus siaga di tempat. Jika keduanya pergi, Sekda adalah jangkar terakhir di daerah. Tapi sekarang semua berada di luar kota. Ini jelas menunjukkan kekosongan kepemimpinan yang mengkhawatirkan,” ujar Emi, Jumat (9/1/2026).
Emi menilai, meski misi tersebut penting, kehadiran fisik seluruh pejabat teras secara bersamaan tidak mendesak dilakukan. “Pemerintahan daerah tidak boleh dikosongkan, meskipun dengan alasan tugas. Publik berhak tahu siapa yang memegang kendali penuh saat semua pimpinan absen,” tambahnya.
Menanggapi isu kekosongan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan mengeklaim roda pemerintahan tetap terkendali. Ia menjelaskan bahwa tugas-tugas wali kota telah didelegasikan kepada para asisten daerah.
“Tugas telah didelegasikan kepada Asisten Administrasi Umum serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan,” kata Rudi. Ia menyebut rombongan dijadwalkan kembali ke Batam segera setelah agenda di Aceh selesai pada Sabtu (10/1/2026).
Namun, kritik tetap mengalir karena asisten daerah dinilai tidak memiliki kewenangan strategis sekuat wali kota atau sekda dalam mengambil keputusan krusial yang bersifat mendesak.
Bantuan yang dibawa rombongan tersebut mencapai Rp 14,58 miliar, terdiri dari dana APBD sebesar Rp 7,5 miliar, donasi warga Rp 4,58 miliar, dan kontribusi PLN Batam Rp 2,5 miliar. Penyaluran ini dilakukan di tengah upaya Pemko Batam menjaga stabilitas ekonomi yang saat ini sedang tumbuh positif sebesar 7,48 persen.
[kang ajank nurdin]
