TERASBATAM.ID — Pemerintah Kota Batam mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak sebatas sebagai instrumen administrasi kependudukan belaka, melainkan dialihfungsikan secara konkret guna meningkatkan ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial.
Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menegaskan pentingnya data kependudukan yang mutakhir, terintegrasi, dan presisi bagi wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk tinggi seperti Batam. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (11/8/2026).
“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah.
Firmansyah menilai tolok ukur keberhasilan identitas digital tidak semata-mata bertumpu pada angka pencapaian aktivasi warga, melainkan sejauh mana platform tersebut dapat terintegrasi ke dalam ekosistem pelayanan publik secara lintas sektoral.
“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Pemko Batam mengingatkan agar percepatan transformasi digital tetap mengusung prinsip inklusivitas tanpa mengeksklusi kelompok rentan.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” tegasnya.
Pihaknya memastikan komitmen penuh untuk memperkuat koordinasi lintas instansi antara pemerintah pusat dan daerah guna menunjang keterpaduan data nasional.
“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya. Kami berharap IKD di Batam bukan sekadar program digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan pelayanan masyarakat,” tutup Firmansyah.
Agenda rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Analis Kebijakan Madya Noor Aras Arief, jajaran tim analis Kemenko Polkam, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sri Miranthy Adisthy.
