TERASBATAM.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak lagi sekadar menjadi krisis lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat lonjakan tajam kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga menyentuh angka ekstrem 2.000—kategori sangat berbahaya.
Berdasarkan data pemantauan WALHI yang dirilis pada Sabtu (12/9/2026), kondisi terparah akibat paparan asap karhutla tercatat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dampak kesehatan paling masif ditemukan di Sumatera Selatan dengan rata-rata 10.020 kasus ISPA per minggu, disusul Kalimantan Barat (4.958–5.298 kasus/minggu), Riau (2.561 kasus/minggu), Kota Jambi (2.053 kasus/minggu), dan Kalimantan Selatan (1.083 kasus/minggu).
Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, Musdalifah Jamal, menegaskan bahwa tingginya angka kesakitan ini merupakan konsekuensi langsung dari pembiaran negara terhadap korporasi yang merusak ekosistem penting.
“Karhutla bukan sekadar persoalan asap. ISPU yang memburuk dan ribuan kasus ISPA adalah alarm bahwa krisis ekologis telah berubah menjadi krisis kesehatan masyarakat, bahkan mengarah pada tindakan ekosida. Negara dan korporasi harus bertanggung jawab penuh,” kata Musdalifah dalam siaran pers yang diterima, Minggu (13/09/2026).
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil tindakan konkret guna melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan lansia, serta pekerja luar ruangan.
“Kami mendesak pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis, ruang aman berudara bersih, serta perlindungan khusus bagi warga yang terdampak kondisi ISPU berbahaya. Jangan menunggu lebih banyak korban jatuh baru pemerintah bergerak,” ujar Sri.
Atas krisis yang terus berulang ini, WALHI menuntut pemerintah segera melakukan penegakan hukum tegas terhadap korporasi penyumbang karhutla, menghentikan praktik pengelolaan lahan berisiko tinggi di kawasan gambut, serta menjamin hak atas kesehatan dan ruang hidup yang layak bagi masyarakat.
