TERASBATAM.ID — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menekankan pentingnya langkah deteksi dini, mitigasi, dan keterbukaan komunikasi untuk menjaga kondusivitas wilayah perbatasan sekaligus menjamin kepastian iklim investasi. Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diprioritaskan ketimbang penanganan saat konflik terbuka telah terjadi.
Penegakan tersebut mengemuka dalam pembukaan Gelar Operasional Semester I Polda Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026 di Holiday Inn Resort Bintan Lagoi, Kabupaten Bintan, Kamis (10/9/2026). Forum evaluasi kinerja berkala tersebut dipimpin langsung Kepala Polda Kepri Irjen Asep Safrudin serta dihadiri Wakil Kepala Polda Kepri Brigjen (Pol) Anom Wibowo, jajaran pejabat utama, dan para kepala kepolisian resor di wilayah hukum Polda Kepri.
Asep menggarisbawahi posisi strategis Kepri yang berada di jalur perdagangan internasional sekaligus ditopang kawasan industri, pariwisata, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Keadaan geografis tersebut menuntut stabilitas keamanan yang prima demi meyakinkan para pelaku usaha dan investor.
“Keamanan di Kepri harus memberikan rasa percaya kepada masyarakat, dunia usaha, maupun investor bahwa mereka dapat menjalankan kegiatan secara aman, tertib, dan mendapatkan kepastian hukum,” kata Asep melalui arahan tertulisnya.
Ia meminta para pejabat kewilayahan, termasuk jajaran intelijen dan kepala satuan fungsi, tidak bersikap pasif menunggu potensi gesekan berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam menyikapi potensi ketegangan sosial—seperti perselisihan lahan perusahaan dengan masyarakat atau aktivitas kelompok nelayan—Polri diinstruksikan mengedepankan mediasi dan pendekatan persuasif.
Meski demikian, Asep menyuarakan bahwa penegakan hukum secara terukur, profesional, dan akurat tetap ditegakkan apabila ditemukan pelanggaran atau unsur pidana yang nyata.
Dalam kesempatan yang sama, Anom Wibowo menambahkan bahwa stabilitas politik, keamanan pemerintahan daerah, serta iklim investasi daerah harus dijaga lewat kesiapan informasi intelijen yang presisi. Setiap kepala satuan diminta mampu memetakan potensi kerawanan di wilayahnya masing-masing secara independen.
Sebagai salah satu satuan kewilayahan penopang investasi utama di Kepri, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menyatakan komitmennya untuk mentransformasikan arahan pimpinan tersebut ke dalam operasional lapangan di Batam.
Selain pengamanan fisik dan iklim usaha, Polda Kepri menyoroti perbaikan tata kelola penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pengemasan transparansi kinerja kehumasan agar proses penegakan hukum dapat dipahami secara utuh oleh publik.
