TERASBATAM.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengungkapkan belum adanya laporan resmi dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait kenaikan tarif listrik di Batam. Kenaikan ini, menurut Ansar, merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari konversi penggunaan gas pipa ke gas alam cair (LNG) yang lebih mahal.
“Listrik itu mungkin sesuatu yang tak bisa dihindari. Problemnya kan karena memang kenaikan harga gas,” ujar Gubernur Ansar saat diwawancarai di Batam pada Rabu (09/07/2025) malam seusai menghadiri makan malam bersama di Harbour Bay Sea Food Resto.
Ansar menjelaskan, Batam sebelumnya mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksi gas pipa menurun, 30 persen pasokan kini harus diganti dengan gas LNG yang diimpor, dengan harga yang jauh lebih mahal—sekitar 13-15 dolar, dibandingkan gas pipa yang hanya 7 dolar.
Meskipun kenaikan tarif listrik menjadi kewenangan PLN Persero, Ansar mengakui belum menerima laporan dari Pemko Batam. “Belum ada sih (pelaporan dari pemerintah kota ke provinsi), karena itu kan PLN Persero ya, mereka mungkin bisa diskusi langsung dengan BP Batam dan Kota Batam,” kata Ansar.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kepri tetap memandang penting untuk menyikapi isu ini dalam jangka panjang. Ansar berharap proyek meterisasi di Pemping dapat tersambung hingga Belakang Padang. Ia juga menyinggung potensi kelebihan pasokan (DMU) dari kontrak gas Natuna ke Singapura, serta harapan ditemukannya sumur-sumur gas baru untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.
“Karena listrik itu saya yakin 2027 kita butuh 2, 3 bahkan 4 giga karena nanti ada data center,” ungkap Ansar, menekankan pentingnya pasokan listrik yang stabil dan terjangkau demi menjaga daya saing Batam, terutama dengan Johor, Malaysia.
Ansar juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR RI, termasuk Ketua Komisi Bambang Patijaya, untuk mencari solusi agar kenaikan tarif listrik di masa depan tidak terlalu signifikan.
[kang ajang nurdin]
