TERASBATAM.ID — Pemerintah pusat menetapkan Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai daerah percontohan nasional untuk program integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah kolaboratif lintas kementerian dan pemerintah daerah ini diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam menekan angka kemiskinan masyarakat di kawasan pesisir.
Uji coba model penguatan ekonomi berbasis koperasi tersebut diresmikan dalam peluncuran Program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Selasa (7/7/2026).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa keberhasilan program ini bertumpu pada penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Keberadaan intervensi fisik di kawasan pesisir dinilai tidak akan berdampak optimal tanpa kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekosistem niaga nelayan.
“Kampung Nelayan Merah Putih ini harus bekerja sama dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dengan koperasi, pendapatan nelayan diharapkan terus meningkat,” ujar Didit.
Kota Batam dipilih sebagai pilot proyek nasional karena dinilai telah memiliki kesiapan ekosistem di tiga titik eksisting, yaitu Sembulang, Sekanak Raya, dan Pulau Kasu. Sejak diinisiasi pada medio 2023, model intervensi di kawasan ini diklaim berhasil mendongkrak pendapatan nelayan lokal hingga 47 persen, di mana orientasi pasar hasil tangkapan mulai menembus skala antarpulau dan pasar ekspor.
Pemerintah menargetkan bakal mereplikasi formula integrasi ini secara masif di 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026 dengan pengawasan ketat dari tenaga penyuluh lapangan.
Kepala Badan Percepatan Penuntasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule menegaskan, program yang efektivitasnya berjalan penuh pada tahun 2026 ini membutuhkan konsistensi penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setiap tahunnya. Langkah ini krusial demi mengejar target batas kemiskinan nasional di level 4 hingga 4,5 persen pada tahun 2029.
“Kita membutuhkan konsistensi penurunan angka kemiskinan sekitar satu persen setiap tahun. Program seperti ini harus dikerjakan secara kolaboratif,” kata Iwan.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan bahwa tingkat kemiskinan di Batam saat ini telah mengalami tren penurunan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Kehadiran program perluasan akses pasar dan kelembagaan dari pusat diharapkan mampu mempercepat graduasi mandiri bagi sisa warga miskin di wilayah kepulauan tersebut.
[kang ajank nurdin]
