PLN Batam Bentuk Tim Sosialisasi Penyesuaian Tarif Listrik

DPRD Kepri: Diprediksi Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

TERASBATAM.ID: PT PLN Batam membentuk tim khusus untuk menyosialisasikan penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) di wilayah setempat. Sosialisasi telah dilakukan di 48 kelurahan dari 11 kecamatan di Batam, dengan Belakangpadang menjadi satu-satunya kecamatan yang belum disasar.

“Dari masing-masing kelurahan kita sudah lakukan sosialisasi ke 11 kecamatan yang ada di Batam, kecuali Belakangpadang, dan sudah 48 kelurahan yang di sosialisasi yang dilakukan tim PLN kita buat tim khusus untuk lakukan sosialisasi,” kata Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam Zulhamdi di Batam, Rabu (10/7/2024).

Penyesuaian tarif ini akan berdampak pada sekitar 346.622 pelanggan, termasuk rumah tangga dan bisnis. Pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di atas 1.300 VA akan mengalami penyesuaian tarif, sedangkan daya 450-900 VA tidak akan terkena dampak.

Rumah tangga dengan daya 1.300-2.200 VA akan mengalami kenaikan tarif sekitar 6 persen, sedangkan untuk daya 4.400 VA ke atas, kenaikannya mencapai 9,8 persen.

“Jika biasanya membayar Rp200 ribu, jika kenaikannya 6 persen menjadi Rp12 ribu untuk rumah tangga dengan daya 1.300-2.200 VA,” kata dia.

Untuk sektor bisnis, penyesuaian tarif akan berlaku untuk golongan dengan daya 2.200 VA sampai 200 kVA dengan kenaikan sebesar 6 persen.

Zulhamdi menjelaskan penyesuaian tarif ini dilakukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memastikan keberlanjutan layanan energi di Batam.

“Kami berharap dengan adanya penyesuaian tarif ini, pelayanan energi di Batam terus meningkat. Biaya pokok penyediaan energi terus naik dari tahun ke tahun, terutama sejak 2017 akibat naiknya kurs dollar, inflasi, dan harga energi primer,” katanya.

Kenaikan Tarif Listrik Diprediksi Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

Kenaikan tarif listrik di 11 golongan pelanggan dikhawatirkan akan berimbas pada daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin.

“Dengan penyesuaian ini, otomatis belanja masyarakat akan listrik semakin mahal. Uang yang seharusnya bisa beli bahan pokok, kini digunakan bayar listrik,” katanya, Rabu (10/7/2024).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin

Wahyu, yang merupakan politisi PKS, menilai kenaikan tarif ini akan memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Produk UMKM akan semakin mahal, otomatis minat pembeli menurun karena pembeli juga masyarakat yang terdampak penyesuaian tarif,” katanya.

Ia meminta PT. PLN Batam untuk meninjau kembali kebijakan penyesuaian tarif listrik tersebut.

“Mungkin bisa dikaji ulang lah, apalagi sekarang ini kita masih semangat pemulihan ekonomi. Ini hanya menambah kecemasan masyarakat di tengah bayang-bayang PPN 12 persen dan Tapera,” pintanya.

Wahyu juga mendorong Pemprov Kepri melalui Dinas ESDM untuk menyurati Kementerian ESDM terkait penangguhan kenaikan tarif listrik.

“Saya berharap Pemprov Kepri mengajukan penangguhan kenaikan tarif listrik di Kota Batam,” harapnya.

Ia menambahkan, kenaikan UMK Batam hanya 4%, namun kenaikan PLN melebihi itu. Sebaiknya Kementrian ESDM pusat mengkaji ulang untuk merestui kenaikan tarif dasar listrik.

[Laporan : RMA]