TERASBATAM.ID — Pemerintah Kota Batam mulai menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) 2026 sebagai respons atas tingginya potensi risiko bencana di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, membuka sosialisasi penyusunan dokumen ini di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Tahun 2025, Batam memiliki beragam potensi bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga tanah longsor.
Firmansyah menegaskan, posisi geografis Batam yang berada di jalur perdagangan internasional memang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, potensi bencana alam maupun nonalam bisa menjadi penghambat aktivitas perekonomian masyarakat.
“Menyikapi tingginya risiko bencana, Batam membutuhkan dokumen RPBD yang komprehensif. Penyusunannya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.
Ia menjelaskan, RPBD yang disusun harus memuat visi, misi, kebijakan, program, serta fokus prioritas daerah dalam penanggulangan bencana. Dokumen ini nantinya akan menjadi rencana induk penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan.
Firmansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun kewenangan dinas. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyajikan data akurat serta masukan substantif.
“Pastikan dokumen ini dapat diterapkan di lapangan, bukan sekadar menjadi arsip,” tegasnya.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 80 peserta dari unsur DPRD, pemerintah, akademisi, dunia usaha, jurnalis, dan lembaga kemasyarakatan. Hadir sebagai narasumber, analis kebijakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akademisi Institut Pertanian Bogor, serta perwakilan dari universitas setempat.
