TERASBATAM.ID — Pemerintah Kota Batam memperkuat basis data pembangunan dengan mengintegrasikan statistik sektoral hingga ke level pemerintahan terkecil. Melalui program Kelurahan Cinta Statistik atau “Kelurahan Cantik”, standarisasi data di tingkat akar rumput diharapkan menjadi fondasi kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.
Upaya perbaikan tata kelola data ini ditandai dengan pencanangan program “Kelurahan Cantik” tahun 2026 yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari akselerasi mewujudkan program Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan menegaskan, statistik sektoral kini bukan lagi sekadar tugas tambahan instansi, melainkan indikator kinerja utama pembangunan. Ketersediaan data yang mutakhir dan berkualitas menjadi syarat mutlak bagi perencanaan daerah yang kredibel.
“Ketersediaan data yang layak publikasi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kami menargetkan peningkatan predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dari kategori cukup menjadi baik pada tahun ini,” ujar Rudi.
Berdasarkan evaluasi terkini, dari 53 perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam, sebanyak 42 instansi telah mencapai progres pengisian data 100 persen. Namun, Pemko Batam masih memberikan atensi khusus pada sejumlah instansi yang capaiannya masih di bawah target untuk segera diselesaikan pada triwulan ketiga tahun ini.
Literasi statistik
Untuk tahap awal, program “Kelurahan Cantik” ditetapkan di tiga kelurahan sebagai proyek percontohan (pilot project), yakni Kelurahan Sungai Jodoh, Kampung Seraya, dan Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar. Fokus utama program ini adalah meningkatkan literasi statistik aparat kelurahan agar data yang dihasilkan memenuhi kaidah-kaidah teknis statistik.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam Eko Aprianto menyatakan, penguatan data di tingkat kelurahan akan meminimalkan bias kebijakan. Selama ini, nilai EPSS Kota Batam tahun 2024 berada di angka 2,46. Melalui kolaborasi antara BPS sebagai pembina data dan Dinas Kominfo sebagai walidata, angka tersebut berpeluang besar naik ke kategori baik.
“Jika data di tingkat kelurahan sudah akurat dan terstandarisasi, maka pengambilan kebijakan oleh pemerintah akan jauh lebih presisi. Kami memberikan pendampingan teknis sepanjang tahun 2026 untuk memastikan integrasi data berjalan sesuai regulasi,” kata Eko.
Sinergi antara statistik dasar dan statistik sektoral ini diharapkan mampu menjawab tantangan penyajian data yang sering kali tumpang tindih antarinstansi. Dengan data yang berkualitas dan kompetitif, Batam berambisi menjadi salah satu daerah pionir dalam penyelenggaraan statistik sektoral tingkat nasional.
