Sulitnya Izin PKKPR Perburuk Iklim Investasi di Batam, Ketua DPRD Batam Datangi PTSP

TERASBATAM.ID: Berliku-likunya investor untuk dapat mengantongi izin Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dinilai akan memperburuk iklim investasi di Batam dimata investor asing. Menyikapi situasi tersebut secara mendadak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto mendatangi gedung Mall Pelayanan Publik, Senin (30/01/2023).

“Bagaimana akan datang investasi dari luar n  untuk investasi, sementara pengurusan ini tidak pasti ” kata Nuryanto.

Berdasarkan informasi dan hasil temuan yang dilakukannya di Kantor Perizinan Terpadu dalam Satu Atap (PTSP) Kota Batam, diketahui bahwa proses PKKPR di kota Batam tidak berjalan secara maksimal, dan terkesan memperlambat semua proses investasi yang akan masuk ke Batam.

Menurut Nuryanto, mempertimbangkan lahan-lahan yang diberikan hak ke pihak perusahaan merupakan alokasi di BP Batam selaku pemegang hak pengelolaan. Berdasarkan hal tersebut, penerima alokasi diwajibkan melaksanakan ketentuan yang telah ditentukan.

Salah satunya mengajukan permohonan alokasi yang memuat peruntukan lahan (bussines plan), membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO) membayar jaminan pelaksanaan pembangunan.

Kemudian akan diterbitkan oleh BP Batam yaitu Penetepan Lokasi, Surat Perjanjian, Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi yang memuat identitas penerima alokasi, peruntukan lahan, luas lahan dan koordinat lahan serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Kemudian diterus ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batam untuk kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

“Setelah terbitnya ketentuan perihal perizinan itu, maka pengaju diwajibkan memiliki PKKPR-Darat yang berdasarkan temuan pengurusannya sangat sulit. Bahkan banyak persyaratan yang sangat menyulitkan,” kata Nuryanto.

Menurutnya, apa yang harus dilakukan oleh investor terkait perizinan tersebut sangat tidak sejalan dengan prinsip perizinan yang efektif dan efesien. Padahal Perusahaan telah memiliki dokumen dari BP Batam yang mana telah ditentukan peruntukannya.

Selain itu, untuk pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pun berdasarkan dokumen yang diterbitkan BP Batam juga membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dan kesimpulan kami dari hasil sidak ini adalah, pengurusan PKKPR-Darat sangat tidak efektif, karena melibatkan 3 lembaga/instansi yang berbeda yaitu DPMPTSP, Dinas Tata Ruang dan kemudian BPN Kota. Perizinan PKKPR-Darat merupakan izin dasar artinya Ketika belum diterbitkan maka perusahaan tidak bisa mengurus perizinan yang lainnya,” tegasnya.

“Alangkah lebih baik apabila khusus untuk Kota Batam dipermudah serta dipercepat proses penerbitan PKKPR-Darat jika perusahaan yagn mengajukan telah memiliki legalitas lahan yang lengkap dan benar,” tambahnya.

Hal yang sama juga berlaku dalam pengurusan persetujuan lingkungan oleh Investor PMA. Saat ini, setelah berlakunya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Recana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Maka setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha di Kawasan Industri, harus memberikan persetujuan RKL-RPL Rinci kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha di Kawasan industri sesuai dengan AMDAL Kawasan industri.

Permasalahannya adalah, terhadap investor asing/perusahaan asing (PMA) yang akan melakukan kegiatan usahan di Kawasan industri, pengelola Kawasan industri tidak bisa memberikan persetujuan RKL-RPL Rinci kepada perusahaan asing (PMA) tersebut.

Berdasarkan ketentuan, Perusahaan asing (PMA) wajib mengurus perizinan lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup.

Dengan adanya kondisi ini, tambahnya lagi, memperlambat semua proses perizinan yang ada. Dan sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Mengingat, Batam adalah Kota Investasi dan harus betul-betul dijaga dan diperhatikan.

Dan jangan membuat Kota Batam menjadi ‘mandul’ oleh adanya semua perizinan diambil alih Pemerintah pusat, sementara prosesnya cukup lama.

“Untuk pengurusan ini, sangat membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Akibatnya perusahaan asing (PMA) tidak jadi berinvestasi di Indonesia khususnya di Kota Batam. Hal inilah sangat merugikan perusahaan pengelola Kawasan industri dan juga negara karena kehilangan potensi pendapatan negara disamping itu kesempatan menciptakan lowongan pekerjaan juga hilang,” ujarnya.

Iya berharap  kondisi ini jangan sampai mengganggu iklim investasi yang ada dan membuat kabur investor dari Batam. Mestinya aturan baru ini sangat memudahkan dan tidak sampai mempersulit investor.

Dan kalau bisa semua aturan dan perizinan yang berkaitan dengan Investasi di Batam dikeluarkan dan diberikan izinnya di Batam saja. Tanpa harus mengurusnya ke pemerintah Pusat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan ini Ketua DPRD Kota Batam akan mengundang beberapa pihak-pihak yang mengeluarkan perizinan untuk meminta masukan dan pendapat mereka terkait ini. Dan kemudian akan diteruskan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bisa ditindaklanjuti.

“Akan kita surat Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

PKKPR ini adalah sebuah jenis perizinan yang bisa menjadi acuan baru untuk melakukan perizinan usaha, yang bisa dijadikan sebagai pengganti izin lokasi dan juga izin pemanfaatan ruang dalam membangun serta mengurus tanah.

Sementara itu Dinas Penanaman Modal dan  PTSP Kota Batam membenarkan ada hal – hal pengurusan perijinan sistem masih manual.

” PTSP hanya sebagi Informasi, walupun melalui online kita tetap merekomendasi ke dinas, ” lain kata Firmansyah.

Ia menambahkan ntuk  PTSP Batam ada sekitar 1000 lebih perizinan, namun ada sebagian perizinan  peraturannya dari pemerintah pusat berubah – rubah sehingga sehingga secara teknis persyaratannya ada tidak bisa buat atau dilengkapi secara online.

Selian itu Ia mengakui di PTSP banyak Stand – stand yang kosong dari staf perwakilan dinas.

“Dulu perwakilan dinas masih ada, tapi semenjak Covid sudah tak ada,” kata  Firmansyah.