TERASBATAM.ID — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Batam bersama Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau (Kepri) menemui Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, di Gedung DPRD Kota Batam, Selasa (17/6/2026). Dalam audiensi tersebut, mereka menyampaikan lima tuntutan terkait kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat Batam.
Kelima tuntutan tersebut mencakup desakan penghentian pemborosan APBN dan APBD, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Selain itu, mahasiswa menolak praktik militerisasi di ranah sipil dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Koordinator aksi, Risky Firmanda, menjelaskan bahwa pihaknya memilih jalur audiensi daripada unjuk rasa di jalan demi efektivitas penyampaian aspirasi.
“Surat tuntutan ini kami sampaikan kepada DPRD Batam agar diteruskan kepada Presiden, DPR RI, dan MPR RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” ujar Risky di Ruang Serbaguna DPRD Batam.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Batam Kamaluddin menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh poin aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan, baik terkait penggunaan anggaran maupun program strategis pemerintah.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih, Kamaluddin menyebut program tersebut masih dalam tahap pengembangan. Di Batam, baru 32 Kopdes yang terbentuk dari target seluruh kelurahan.
“Mahasiswa punya hak untuk melakukan pengawasan sosial. Kami akan meminta Komisi II DPRD mengundang perwakilan mahasiswa dalam forum diskusi (Focus Group Discussion) untuk memberikan masukan konstruktif,” kata Kamaluddin.
Sementara itu, untuk mengantisipasi gejolak harga pangan dan dampak kenaikan BBM, Kamaluddin mengajak mahasiswa terlibat langsung dalam pengawasan pasar bersama DPRD dan pemerintah daerah.
“Kami justru senang jika mahasiswa ikut turun bersama Komisi II DPRD mengawasi kondisi pasar dan langkah antisipasi lonjakan harga,” tambahnya.
Audiensi tersebut berakhir dengan penyerahan surat tuntutan dari mahasiswa kepada pimpinan DPRD Batam untuk ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
[kang ajank nurdin]
