TERASBATAM.id: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin ekspor pasir laut tidak akan mengganggu batas wilayah Indonesia, terutama dengan Singapura. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Irjen. Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H.

“Tidak ada pergeseran batas wilayah akibat reklamasi yang dilakukan negara tetangga. Penambahan luas wilayah karena reklamasi tetap berpatokan pada batas wilayah semula,” ujar Victor kepada www.terasbatam.id, Kamis (10/10/2024) saat konferensi pers di Batam.

Pernyataan ini muncul setelah KKP mengamankan dua kapal penyedot pasir laut berbendera Malaysia, Zhou Shun 9 dan Yang Cheng 6, di perairan Indonesia, Rabu (9/10/2024).

“Saat Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan ke Pulau Nipah, kapal kami berpapasan dengan kedua kapal tersebut. Menteri langsung memerintahkan penghentian dan pemeriksaan,” jelas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, Kamis (10/10/2024).

Pung menjelaskan kedua kapal tidak memiliki dokumen resmi. “Seharusnya kapal ini dilengkapi dokumen lengkap. Kapal ini bermuatan pasir laut,” tegasnya.

KKP menelusuri bahwa kedua kapal ini kerap memasuki perairan Indonesia. “Ini bukti ada kapal asing yang mencuri pasir laut di wilayah kita,” kata Pung.

KKP berupaya menegakkan aturan agar negara mendapatkan hasil dari pemanfaatan pasir laut. “Dengan praktik pencurian pasir laut, negara tidak mendapatkan apa-apa,” tambahnya.

Nahkoda kapal mengaku telah menyedot 10.000 meter kubik pasir dalam waktu 9 jam. “Mereka bisa masuk hingga 10 kali dalam sebulan. Dalam satu bulan, mereka bisa menyedot 100 ribu meter kubik pasir,” ungkap Pung.

Kedua kapal diawaki 26 orang, dua di antaranya WNI. “Pengakuan nahkoda, pasir laut ini akan dibawa ke Singapura. Kasus ini akan kami dalami. KKP terus berkomitmen menertibkan kapal yang melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia,” pungkas Pung.

[kang Ajank Nurdin]

TERASBATAM.id: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Vietnam Coast Guard (VCG) memperkuat kerja sama melalui latihan bersama Search and Rescue (SAR) dan olahraga persahabatan di Vietnam, Kamis (10/10/2024).

Pembahasan rencana latihan SAR berlangsung di atas KN Pulau Dana-323. “Deputy Commander VCG Region 3, Colonel Nguyen Min Khanh, turut hadir memberikan masukan teknis pelaksanaan latihan SAR,” ujar Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla RI Yuhanes Antara, S.Pd. Kehadirannya mempertegas komitmen peningkatan koordinasi dan efektivitas operasi penyelamatan di perairan kedua negara.

Selain itu, Bakamla RI dan VCG mengadakan pertandingan voli persahabatan di Markas Komando Penjaga Pantai Vietnam Region 3. “Pertandingan ini bertujuan mempererat hubungan di bidang keamanan laut melalui kerja sama tim,” tambah Yuhanes.

Colonel Nguyen Duc Tuyen, Deputy Chief of Staff in charge of training, juga hadir menunjukkan dukungan VCG terhadap upaya peningkatan hubungan kedua institusi. “Pertandingan berlangsung dengan penuh semangat, menunjukkan sportivitas dan persahabatan yang tinggi,” ungkap Yuhanes.

Kedua kegiatan ini mencerminkan komitmen Bakamla RI dan VCG untuk terus memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, baik melalui latihan teknis maupun kegiatan yang mempererat persahabatan.

TERASBATAM.id: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui warga Kampung Sungai Buluh, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Pulau Rempang, Kamis (09/10/2024). Kunjungan ini dilakukan untuk memverifikasi laporan warga terkait ancaman penggusuran akibat proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Wakil Ketua Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mendengarkan langsung keluhan warga. “Warga menyampaikan perusakan alat peraga yang mengekspresikan penolakan mereka terhadap Rempang Eco City, intimidasi, dan kebingungan atas data jumlah warga yang setuju relokasi,” ujar Prabianto.

Warga juga mengadukan kekerasan fisik yang terjadi pada 18 September 2024, di mana tiga warga mengalami luka, salah satunya patah tangan. “Mereka mempertanyakan sikap aparat yang tidak menghentikan benturan,” tambah Prabianto.

Keberadaan pegawai PT MEG di rumah warga yang telah direlokasi juga disampaikan. Warga merasa terintimidasi dan aktivitas mereka terbatas. “Warga tidak mengetahui dasar keberadaan personel PT MEG di kampung mereka,” kata Prabianto.

Warga menegaskan akan terus berjaga untuk mempertahankan kampung dan eksistensi budaya Melayu. “Mereka bertekad mempertahankan warisan leluhur dan ruang hidup anak cucu mereka,” ungkap Prabianto.

Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mendorong Komnas HAM untuk segera merespons aspirasi warga, memberikan perhatian pada konflik agraria di Pulau Rempang, memonitor rekomendasi yang telah disampaikan ke instansi terkait Rempang Eco City, dan mengambil langkah cepat dengan menggandeng Komnas Perempuan dan LPSK untuk menciptakan ketenangan bagi warga.

[Kang Ajank Nurdin]

TERASBATAM.id: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal penyedot pasir laut berbendera Malaysia, Zhou Shun 9 dan Yang Cheng 6, di perairan Indonesia. Penangkapan ini terjadi Rabu (9/10/2024) saat Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan ke Pulau Nipah.

“Saat perjalanan, kapal kami berpapasan dengan kedua kapal penyedot pasir ini. Menteri langsung memerintahkan petugas KKP untuk menghentikan dan memeriksa dokumen serta muatan kapal,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, dalam konferensi pers di atas kapal penyedot pasir, Kamis (10/10/2024).

Pung menjelaskan, kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi dan hanya dibekali dokumen pribadi nahkoda. “Seharusnya kapal ini dilengkapi dokumen lengkap. Lebih berat lagi, kapal ini bermuatan pasir laut,” tegas Pung.

Berdasarkan penelusuran KKP, kedua kapal ini kerap memasuki perairan Indonesia. “Ini bukti ada kapal asing yang mencuri pasir laut di wilayah kita,” jelas Pung. KKP berupaya menegakkan aturan agar negara mendapatkan hasil dari pemanfaatan pasir laut. “Dengan praktik pencurian pasir laut, negara tidak mendapatkan apa-apa,” tambahnya.

Nahkoda kapal mengaku telah menyedot 10.000 meter kubik pasir dalam waktu 9 jam. “Mereka bisa masuk hingga 10 kali dalam sebulan. Dalam satu bulan, mereka bisa menyedot 100 ribu meter kubik pasir,” ungkap Pung.

Kedua kapal diawaki 26 orang, dua di antaranya warga negara Indonesia (WNI). “Pengakuan nahkoda, pasir laut ini akan dibawa ke Singapura. Kasus ini akan kami dalami. KKP terus berkomitmen menertibkan kapal yang melanggar peraturan dengan melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia,” pungkas Pung.

TERASBATAM.id: DPD RI telah menetapkan susunan pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dari komite hingga badan-badan. Susunan komite dan badan itu dibentuk dalam rapat paripurna DPD RI digelar, Rabu (09/10/2024). Mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah ditetapkan sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029.

Dalam daftar susunan pimpinan dimuat di www.detik.com, Kamis (10/10/2024), terdapat sebanyak 38 anggota yang menempati AKD. Sementara Badan Kehormatan DPD RI diisi sebanyak 19 anggota.

“Valid,” kata Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ketika dimintai konfirmasi mengenai daftar susunan AKD DPD, Kamis (10/10/2024).

Berikut ini susunan pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI tahun sidang 2024-2025.

Pimpinan DPD RI
Ketua: Sultan B Najamudin
Waka: Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Waka: Yorrys Raweyai
Waka: Tamsil Linrung

Komite I
Ketua: Andi Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
Waka II: Bahar Buasan (Babel)
Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

Komite II
Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
Waka I: Angelius Wake Kako (NTT)
Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

Komite III
Ketua: Filep Wamafma (Papua Barat)
⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

Komite IV
Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
Waka II: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)
Waka III: Arif Eka Saputra (Riau)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
Waka II: Abdul Hamid (Riau)
Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
Waka I: Riedno Graal Taliawo (Maluku Utara)
Waka II: Sewitri (Riau)

Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah (BKSP) DPD RI
Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
Waka III: Lis Tabuni (Papua Tengah)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
Ketua: Abdul Hakim (Lampung)
Waka I: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
Waka II: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Waka III: Nelson Wenda (Papua Pegunungan)

Badan Kehormatan (BK) DPD RI
Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
Wakil 1 : Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat)
Wakil 2 : Siti Aseanti (Kalimantan Tengah)
Wakil 3 : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

Sebelumnya pada sidang paripurna pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI untuk periode 2024-2029 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10/2024) lalu. KPU RI mengumumkan anggota Dewan tertua hingga termuda, termasuk Ismeth Abdullah yang ditetapkan sebagai pimpinan sementara DPD RI.

Ismeth Abdullah, yang berasal dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, terdaftar sebagai anggota DPD tertua dengan usia 78 tahun. Dalam struktur pimpinan sementara sebagaimana yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2018 dengan perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD, anggota tertua dan termuda akan memimpin hingga pimpinan definitif ditetapkan. Ismeth akan berkolaborasi dengan anggota termuda, Larasati Moriska, yang berusia 22 tahun dari Kalimantan Utara.

Ismeth Abdullah lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 29 September 1946 merupakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang pertama periode 2005-2010. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Otorita Batam periode 1998-2005. Berkarier sebagai Bankir dan akademisi di Universitas Indonesia. Semasa muda Ismeth Abdullah juga pernah menjadi salah seorang asisten dari ayah Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Soemitro Djojohadikusumo.