Masih  Ber-Faedah-kah OJK dalam Kisruh Pinjol?

TerasBatam.id: Perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada jajarannya untuk memberantas Pinjaman Online (pinjol) Illegal diseluruh wilayah Indonesia patut diapresiasi. Dalam keresahan praktik pinjol illegal ini timbul pertanyaan seberapa efektif fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pinjaman online, bahkan jasa keuangan perbankan dan non perbankan yang selama ini banyak merugikan konsumennya seperti abai diawasi oleh OJK.

Seperti dalam kasus Pinjol Illegal di Sleman, Yogjakarta yang diungkap polisi berdasarkan laporan seorang perempuan berstatus pegawai swasta akibat menerima dan meng-klik sebuah SMS yang dikirim ke handphone miliknya. SMS tersebut ternyata sebuah pesan tentang utang, kemudian setelah membukanya otomatis sejumlah uang masuk ke rekeningnya. Demikian selanjutnya, sampai kemudian terror menghampirinya setelah tenor 7 hari dari uang dari Pinjol tersebut terlewati.

Ternyata perempuan tersebut pernah memakai jasa Pinjol Legal yang direstui OJK, dan selesai dengan tepat waktu dan tidak ada masalah. Namun ternyata, data-data Pinjol Legal tersebut sampai kepada Pinjol Illegal sehingga secara system pesan dikirim tersebut dan diklik otomatis seluruh data tentang dirinya telah berada ditangan Pinjol Illegal, kemudian data tersebut tidak saja pada satu perusahaan, bisa jadi sudah berada di “pasar data” para pinjol.

Kasus ini dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan dengan serius menindaklanjutinya. Hampir 100 orang karyawan Pinjol yang berkantor di Sleman tersebut diangkut ke Bandung, Markas Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut, sekitar 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini dan sisanya dipulangkan kembali ke Sleman.

Dari kasus ini menunjukkan bahwa dari Pinjol Illegal tersebut ada peran Pinjol Legal dalam menemukan klien atau debitur mereka, mengapa data di Pinjol Legal bisa sampai ke Pinjol Illegal? Secara ringkas bagaimana OJK mengawasi ini? Bagaimana proses perizinan system Pinjol dapat direstui oleh OJK? Bagaimana perlindungan konsumen atau debitur terhadap system ini?

Sejumlah pertanyaan terhadap OJK bermunculan, dari sejumlah kasus terkait dengan jasa keuangan yang merugikan konsumen belum terlihat peran OJK yang lebih berperan dalam melindungi hak konsumen. Contoh kasus dalam kasus-kasus penarikan kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini sering viral OJK sepertinya tidak melakukan langka preventif agar hal ini tidak terus terjadi.

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan penangguhan kredit ditengah pandemic kepada masyarakat tidak secara cepat direspon oleh OJK. Lambannya sikap tersebut menunjukkan bahwa secara regulasi dan mekanisme yang seharusnya OJK berada didepan didahului oleh Kepala Negara.

Sistem pengaduan yang diterapkan oleh OJK melalui pelaporan berbasis online juga seperti sebuah system satu arah, sehingga konsumen hanya dapat melaporkan sebuah perkara yang dinilai memiliki kerugian materi semata, diluar kerugian materi OJK mengaku tidak dapat meresponnya lebih lanjut.

Contoh kasus, sebuah jasa keuangan berinisial PT AF memberikan kredit kendaraan bermotor kepada seorang konsumen, dalam praktiknya PT AF acap kali mengabaikan prinsip-prinsip penagihan kepada konsumennya. Bahkan ketika pelunasan dipercepat telah dilakukan, PT AF tetap mengirimkan debt collectornya untuk menagih. Tentu hal ini cukup meresahkan.

Namun saat OJK dilaporkan, jawaban dalam bentuk email hanya menyebutkan bahwa sepanjang kerugian materi belum terjadi, maka konsumen dapat membahas teknis hal tersebut kepada perusahaan jasa keuangan, dalam hal ini PT AF.

Dari jawaban tersebut terlihat bahwa OJK tidak ingin menangani sebuah persoalan secara komprehensif, ingin cepat selesai dan mengukur sesuatu itu dari unsur kerugiaan materi semata, namun hak-hak konsumen yang lain yang seharusnya patut menjadi perhatian diabaikan.

Maka rencana DPR RI untuk melakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia yang salah satu isinya mengambil alih kebijakan perbankan yang selama ini dialihkan ke OJK, patut dipertimbangkan lebih jauh untuk mengambil alih seluruh fungsi OJK kembali ke BI. Dari banyak hal yang seharusnya menjadi fungsi utama OJK dalam melindungi masyarakat di sector jasa keuangan tidak terlihat maksimal dan berfaedah. Lebih berfaedah memperkuat fungsi BI dengan anggaran yang cukup dibandingkan membaginya kepada Lembaga lain yang pada akhirnya menjadi pemborosan semata.