TERASBATAM.ID — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hibahkan lahan siap bangun di tepi laut Tanjungpinang untuk operasional Kantor Bea Cukai Tanjungpinang. Langkah ini dilakukan guna memperkuat tata kelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) serta mempererat sinergi antarlembaga di Kepri.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat menerima silaturahmi dan audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Kepri Sodikin bersama Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam Agung Widodo beserta jajaran di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Rabu (9/9/2026).
Gubernur Ansar menegaskan, koordinasi lintas instansi sangat krusial mengingat Kepri memiliki keistimewaan geografis dan regulasi khusus, mulai dari FTZ hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Komunikasi dan koordinasi kita selama ini sangat baik dan lancar. Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja. Kepri ini daerah yang punya privilegekhusus, perlakuannya tentu berbeda sesuai aturan perundangan. Mudah-mudahan kerja sama kita bisa berkelanjutan,” ujar Ansar.
Selain dukungan penyerahan lahan, Ansar menyoroti pentingnya edukasi masyarakat terkait aturan FTZ serta pengetatan pengawasan pergerakan barang dari kawasan bebas menuju kawasan pabean. Langkah ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaaan kemudahan distribusi barang, termasuk peredaran rokok ilegal dan komoditas tertentu.
Guna menjaga stabilitas pasokan pangan di kawasan perbatasan seperti Natuna dan Anambas, Pemprov Kepri berencana berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan untuk membuka ruang impor komoditas tertentu, seperti bawang merah dan bawang putih. Kebijakan tersebut akan diimbangi dengan kesiapan komoditas ekspor lokal agar jalur pelayaran perdagangan berjalan dua arah secara ekonomis.
Langkah ketersediaan bahan pokok ini juga diselaraskan dengan target penguatan sektor pariwisata yang membidik kunjungan hingga 3 juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri.
“Demand meningkat, supply harus kita jaga agar tidak memicu kenaikan harga. Selain itu, pelayanan di pintu masuk wisman harus cepat dan tertib. Jangan mempersulit turis, kecuali yang membawa barang haram,” tegas Ansar.
Pemprov Kepri juga menjadwalkan penataan ulang sistem porter dan taksi di pelabuhan pintu masuk wisman di luar Batam agar lebih teratur dan memiliki transparansi tarif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin serta Kepala KPU Bea Cukai Batam Agung Widodo menyatakan kesiapannya memperkuat kolaborasi. Bea Cukai berkomitmen memberikan fasilitasi kepabeanan serta pengawasan yang optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
