TERASBATAM.ID — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) sepakat mengakselerasi penuntasan area tanpa sinyal (blank spot) di kawasan perbatasan melalui pemanfaatan teknologi satelit dan spektrum frekuensi 700 MHz. Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Langkah strategis ini difokuskan untuk mengatasi keterbatasan konektivitas di wilayah kepulauan yang hingga kini masih menyisakan 30 titik blank spot dan 177 titik bersinyal lemah (poor coverage). Minimnya akses jaringan telekomunikasi tersebut berdampak langsung pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat pesisir.
Nyanyang menegaskan, pemerataan infrastruktur digital di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan teknis, melainkan instrumen vital dalam menjaga kedaulatan negara dan memacu kesejahteraan ekonomi warga.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan. Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah, seperti pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat dan aktivitas ekonomi 78.000 nelayan pesisir,” ujar Nyanyang, Kamis malam.
Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan stasiun pemancar (Base Transceiver Station/BTS) di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Proyek ini melibatkan tiga operator seluler utama, yaitu Telkomsel, XLSmart, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dengan mengoptimalkan pita frekuensi 700 MHz untuk memperluas jangkauan mobile broadband 4G/LTE dan 5G hingga ke pelosok desa.
Selain pembangunan BTS terestrial, KomDigi mengombinasikan jangkauan sinyal dengan optimalisasi Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta teknologi berbasis satelit direct-to-device (D2D). Kombinasi teknologi ini diharapkan menjadi solusi efisien untuk menembus tantangan geografis Kepri yang 98 persen wilayahnya berupa lautan.
Dirjen Infrastruktur Digital KomDigi Wayan Toni Supriyanto menambahkan, pemerintah pusat berkomitmen menjadi fasilitator bagi para operator seluler guna menuntaskan total 207 titik kendala sinyal yang tersisa di Kepri. Pemantauan berkala akan dilakukan agar seluruh kawasan terluar dapat merdeka sinyal secara penuh.
