TERASBATAM.ID: Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dr.H.Moeldoko, S.I.P membahas penegakan hukum di laut khususnya terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII), Selasa (06/09/2022). Nelayan Indonesia mengeluh tentang seringnya pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Rapat Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga itu juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono serta Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Rapat yang di gelar oleh KSP ini adalah untuk membahas penegakan hukum di laut khususnya terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII) terkait dengan keluhan nelayan Indonesia tentang pemeriksaan berulang terhadap KII oleh aparat penegak hukum.
Kepala KSP mengatakan bahwa ada tumpang tindih penegakan hukum sehingga memerlukan koordinasi dan sinergitas antar K/L yang terkait untuk meminimalisir pemeriksaan berulang tersebut.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sepanjang 2020 sd 2022, Bakamla RI tidak pernah menangkap KII dan kalaupun ada pemeriksaan yang dilakukan lebih pada memberikan penekanan dan pembinaan terutama aspek kelengkapan administrasi dan keselamatan pelayaran. Seluruh tangkapan Bakamla RI adalah Kapal Ikan Asing (KIA) dari Vietnam dan Malaysia.
Kepala Bakamla RI juga menjelaskan bahwa presiden telah mengeluarkan PP No.13/2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia dimana PP ini telah mengatur pedoman Gakkum melalui Jaknas Kamla, sinergi patroli melalui pengaturan patroli nasional dan pelaksanaan patroli bersama, integrasi sistem informasi dan monitoring melalui forum KKPH. “Pelaksanaan PP ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pemeriksaan berulang yang dirasakan oleh pelaku ekonomi pada waktu yang lalu” pungkas Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Kepala Korpolairud Irjen. Pol. Drs. Indra Miza, M.Si., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) DR. Ir. Muhammad Zaini, M.M. (sumber Humas Bakamla RI)
