TERASBATAM.ID — Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 4,24 persen pada periode terbaru. Angka tersebut melampaui target sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Merespons lonjakan harga di wilayah kepulauan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (3/8/2026).
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin langsung rapat koordinasi tersebut bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Rony Widijarto. Pertemuan difokuskan pada penguatan rantai distribusi logistik dan keterjangkauan pasokan bahan pokok antarpulau.
Ansar mengemukakan, struktur geografis Kepulauan Riau yang didominasi wilayah perairan menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah memperbesar risiko gejolak harga akibat tingginya biaya logistik dan cuaca.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila inflasi tidak terkendali karena kenaikan harga langsung menggerus daya beli masyarakat,” ujar Ansar.
Sebagai langkah intervensi, Pemprov Kepri bersama Bank Indonesia, Perum Bulog, dan Badan Karantina mengagendakan perluasan Gerakan Pasar Murah, penguatan kapasitas produksi pangan lokal, serta pengawasan jalur distribusi komoditas strategis. Pemerintah daerah juga rutin mengonsolidasikan data harga mingguan bersama pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan komoditas pemicu inflasi.
