TERASBATAM.ID — Aliansi BEM SI Kerakyatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (23/10/2026). Aksi bertajuk “2 Tahun Kinerja Prabowo-Gibran” ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat sekaligus menyoroti isu-isu krusial lokal di Batam.
Selain membawa agenda evaluasi kinerja dua tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, massa aksi turut mendesak wakil rakyat memberikan perhatian serius pada krisis air bersih dan energi listrik di Kota Batam yang diduga terdampak oleh masifnya pembangunan fasilitas data centre.
Pimpinan BEM SI Kerakyatan Ibnu Sina, Edwin Sagala, mempertanyakan skala prioritas alokasi sumber daya air di Batam. Menurutnya, pemanfaatan waduk-waduk yang seharusnya diprioritaskan bagi kebutuhan dasar masyarakat justru dikhawatirkan teralihkan untuk menopang kebutuhan industri pendinginan data centre.
“Data centre ini mengorbankan air daripada masyarakat. Waduk-waduk yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru digunakan untuk data centre,” kata Edwin di lokasi aksi.
Edwin juga menyinggung keandalan kelistrikan di Batam pascainsiden pemadaman listrik total (blackout) yang sempat melumpuhkan Batam, Bintan, hingga Tanjungpinang. Ia menyebut mahasiswa mencium adanya dugaan pengalihan energi listrik ke kawasan pusat data, meski ia menegaskan hal tersebut masih perlu dikaji dan dibuktikan lebih lanjut.
“Dugaan kami bisa jadi itu terjadi karena pengalihan untuk menghidupkan adanya data centre. Ini masih dugaan kami,” ujarnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan pembungkaman kebebasan berpendapat di Kepri menyusul adanya pelaporan polisi terhadap pegiat sosial yang mengkritik krisis energi. Sementara pada lingkup nasional, BEM SI mendesak penetapan status bencana nasional terkait karhutla serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Menanggapi aksi dan audiensi mahasiswa di Ruang Komisi II DPRD Batam, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menegaskan komitmennya untuk meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Terkait sorotan keberadaan data centre, Kamaluddin menyatakan bahwa pihak legislatif telah memperingatkan pemerintah daerah agar masuknya investasi tidak mengorbankan pemenuhan air bersih warga.
“Saya pernah sampaikan bahwa investasi di Kota Batam ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau memang membutuhkan air banyak, kita harus memikirkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat,” tegas Kamaluddin.
Ia menambahkan, setiap potensi dampak negatif dari investasi skala besar harus diantisipasi sejak awal. “Kalau memang investasi itu sangat menguntungkan Kota Batam dan Indonesia, tentu kita semua harus welcome. Tetapi kalau ada hal yang mengakibatkan dampak kurang baik bagi masyarakat, harus segera kita antisipasi dan carikan solusinya,” pungkasnya.
[kang ajank nurdin]
