TERASBATAM.ID — Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Wilayah Sumatera mendesak penguatan kelembagaan legislatif dan penerapan otonomi daerah asimetris. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sumatera ADKASI 2026 yang memanfaatkan momentum rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Agenda regional tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Ballroom Hotel Pacific Palace, Kota Batam, Sabtu (27/6/2026). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri oleh sejumlah pejabat nasional, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
Ketua ADKASI Wilayah Sumatera Anto menyatakan, pendekatan otonomi daerah di Indonesia tidak dapat diseragamkan karena karakteristik wilayah, budaya, dan kondisi geografis yang sangat beragam. Oleh sebab itu, konsep otonomi daerah asimetris dinilai krusial untuk mengakomodasi kebutuhan khusus setiap daerah tanpa mengorbankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sudah saatnya kita mengembalikan fungsi dan tugas kita sebagai anggota dewan kabupaten, yang mana kita adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dan mitra kerja kepala daerah,” tambah Ketua Umum ADKASI Siswanto.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap forum ini mampu menghasilkan rumusan fundamental dan langkah strategis berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, DPRD kabupaten memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam tata kelola pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Ansar juga memaparkan potensi strategis Kepri yang tengah dikembangkan, seperti komoditas perikanan tangkap yang menembus 1,3 juta ton per tahun serta keberadaan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), meliputi KEK Batam Galang, KEK Batam Aero Technik, KEK Tanjung Sauh, KEK Pariwisata dan Kesehatan Nasional, serta KEK Batam Nongsa Digital Park.
Sementara itu, Pemerintah Kota Batam menyambut baik penunjukan Batam sebagai tuan rumah. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menilai, kepercayaan ini sejalan dengan visi kota untuk menjadi pusat industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) melalui kesiapan infrastruktur transportasi dan akomodasi yang representatif.
