Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi ultimatum satu tahun kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperbaiki citra dan kinerja. Jika gagal, DJBC dapat dibekukan dan dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss, SGS, seperti di era Orde Baru.

TERASBATAM.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait citra lembaga tersebut yang dinilai kurang baik di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi negara. Purbaya menegaskan, perbaikan kinerja akan menjadi fokusnya dalam satu tahun ke depan.

Ancaman yang disoroti Purbaya cukup serius: pembekuan DJBC dan pengalihan tugas kepada perusahaan swasta, Societe Generale de Surveilance (SGS), sebuah langkah yang pernah diambil pada masa Orde Baru.

“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk enggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Purbaya mengingatkan, jika DJBC tidak mampu memperbaiki kinerja dan masyarakat masih tidak puas, lembaga tersebut bisa dibekukan dan diganti dengan SGS.

Ancaman 16.000 Pegawai Dirumahkan

Ancaman pembekuan ini juga berdampak pada 16.000 pegawai DJBC. Purbaya menekankan pentingnya bagi seluruh pegawai untuk bekerja sungguh-sungguh.

“Saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” imbuhnya.

Purbaya optimis bahwa para pegawai DJBC saat ini sudah memahami ancaman tersebut dan memiliki semangat untuk berbenah. Perbaikan dilakukan salah satunya dengan peningkatan sistem digital di seluruh kantor Bea Cukai untuk mengantisipasi penyelewengan, seperti penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi under invoicing.

Sebagai informasi, Presiden Soeharto pernah membekukan DJBC pada tahun 1985 hingga 1995 karena maraknya praktik pungli dan penyelundupan. Tugas pengawasan kepabeanan saat itu dialihkan kepada SGS.