TERASBATAM.ID — Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam memperketat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi ancaman kriminalitas dan peredaran narkotika. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian keamanan serta menjaga minat investor di kawasan ekonomi strategis tersebut.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa tingkat kriminalitas yang tinggi berpotensi langsung merusak iklim investasi di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam serta Kepulauan Riau.
“Daerah investasi seperti di Batam dan Kepri itu rentan dengan tingkat kriminalitas. Jika ada kriminalitas, tentu berpengaruh terhadap minat mereka (investor),” ujar Amsakar di Gedung Lancang Kuning, Batam, Senin (1/9/2026).
Amsakar menjelaskan, penanganan kejahatan narkotika dan upaya pemusnahan barang bukti sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, penindakan tegas tersebut menjadi benteng penting untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif bagi kegiatan perekonomian.
Guna mencegah masuknya jaringan peredaran gelap narkoba yang berulang kali menargetkan wilayah pesisir Kepulauan Riau, Pemkot dan BP Batam mendorong penguatan kolaborasi lintas instansi, mulai dari kepolisian, TNI, hingga lembaga penegak hukum lainnya.
“Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dari semua stakeholders. Langkah penindakan yang dilakukan adalah ikhtiar kolaboratif untuk meminimalisasi potensi kejahatan serupa ke depan,” kata Amsakar.
[kang ajank nurdin]
