Berita
Beranda / Berita / Pengembangan Barelang Masih Terganjal Rantai Produksi dan Legalitas

Pengembangan Barelang Masih Terganjal Rantai Produksi dan Legalitas

Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) berfoto bersama Camat Galang Danang Prilasandi, Staf Ahli Kementerian Transmigrasi Yudo Pramono, jajaran pengurus Koperasi Produsen Transmigran Merah Putih Barelang, serta pelaku UMKM lokal usai menggelar diskusi kelompok terarah (focus group discussion) di Kantor KOPTRANS Barelang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (18/8/2026). Kegiatan tersebut bertujuan memetakan potensi serta membedah hambatan pengembangan sektor perikanan, pariwisata, dan UMKM di kawasan transmigrasi Barelang. (Dok. Ekspedisi Patriot UI)

TERASBATAM.IDPenguatan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Barelang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, belum optimal akibat putusnya rantai produksi dari hasil pelatihan menuju produk siap pasarkan. Kendala produksi, keterbatasan sarana, dan pengurusan legalitas izin edar menjadi hambatan utama pada tiga sektor prioritas: perikanan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang digelar Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) bersama pemangku kepentingan dan pelaku usaha lokal di Kantor Koperasi Produsen Transmigrasi (KOPTRANS), Barelang, Selasa (18/08/2026).

Camat Galang Danang Prilasandi menyatakan, sektor perikanan memiliki potensi pasar yang terbuka hingga ke tingkat ekspor. Namun, kapasitas produksi nelayan lokal masih terbatas akibat minimnya pasokan armada dan alat tangkap.

“Kalau pasarnya sudah jelas, bahkan kita malah kekurangan dari segi produksi. Masukannya bagaimana alat-alat mereka bisa ditambah supaya mereka lebih banyak produksi,” ujar Danang.

Di sektor UMKM, tantangan terbesar terletak pada ketersediaan izin edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Banyak kelompok usaha warga, termasuk pengrajin batik dan ecoprint, telah mengikuti berbagai pelatihan tetapi tertahan saat hendak memasuki pasar ritel karena belum mengantongi sertifikasi serta belum menguasai teknik penjahitan dan pengemasan.

Investasi dan Keamanan Perbatasan Jadi Fokus Utama GO Polda Kepri 2026

Staf Ahli Kementerian Transmigrasi Yudo Pramono menegaskan, skema pendampingan masyarakat kini harus berorientasi pada hasil konkret yang dapat menggerakkan roda ekonomi.

“Intinya pendampingan-pendampingan ini bagaimana caranya sampai bisa menghasilkan, tidak hanya dalam bentuk laporan tertulis,” tegas Yudo.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Tim Ekspedisi Patriot UI bersama pemerintah setempat mendorong integrasi antarkoperasi, seperti pemanfaatan fasilitas cold storage milik Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) oleh nelayan KOPTRANS, serta pembentukan paket kampung wisata terpadu yang menghubungkan potensi perikanan, kuliner, dan kerajinan lokal ke jaringan agen perjalanan di Batam.

[artikel ini merupakan kolaborasi antara www.terasbatam.id dan Kampus UI dalam Program Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi 2026]

Karhutla Memburuk, WALHI Tuntut Tanggung Jawab Krisis Kesehatan