TERASBATAM.ID – Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan Tim Kedeputian Geostrategis Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam agenda courtesy call di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (14/7/2026). Di hadapan rombongan yang dipimpin Mayjen TNI Suwarno, Bupati Natuna Cen Sui Lan melontarkan curahan hati yang mengejutkan: Natuna tidak punya uang untuk membangun daerah.
Pertemuan yang berlangsung siang itu merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Tim Kedeputian Geostrategis DPN ke Kabupaten Natuna. Rombongan DPN terdiri dari Mayjen TNI Suwarno selaku Ketua Tim, Marsma TNI Dr Agung Karyanto, Kolonel Inf Dodi Zulkarnaen, Kolonel Laut (E) Yudo Purnomo, Kolonel Inf Defi Deflijun, dan Kolonel Adm A Hafifi. Sementara dari Pemkab Natuna hadir Wakil Bupati Jarmin Sidik, Sekda Boy Wijanarko, serta sejumlah pimpinan OPD.
Dalam pemaparan yang cukup panjang, Cen Sui Lan secara blak-blakan mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang disebutnya tengah dalam keadaan sangat parah. Ia menyebut Natuna tidak memiliki industri memadai dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mumpuni.
“Natuna tidak ada duit, Pak Jenderal. Kami di Natuna tidak ada industri, kami juga tidak punya PAD yang mumpuni untuk diandalkan sebagai jalan pendapatan,” ujar Cen Sui Lan dengan nada tegas di hadapan Ketua Tim DPN.
Bupati perempuan pertama di Natuna itu mengungkapkan, penyebab utama problem fiskal yang dialami adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang menjadi hak Natuna sebagai daerah penghasil migas, namun tidak kunjung disalurkan pemerintah pusat ke daerah.
“DBH Migas kami yang sangat besar menyumbang pendapatan negara itu tidak diturun-turunkan oleh pusat, Pak Jenderal. Kalau daerah yang punya PAD besar mungkin wajar kalau tidak disalurkan, tapi bagi kami di Natuna itu sangat menyakitkan,” tegasnya dengan nada tertahan.
Menurut Cen Sui Lan, dana transfer pusat ke daerah merupakan satu-satunya sektor pendapatan yang dapat diandalkan untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di daerah yang berada di ujung utara Indonesia itu. Ketiadaan dana transfer disebutnya berdampak pada semua sektor, mulai dari belanja pegawai hingga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Makanya tunjangan pegawai saya potong 35 persen, Pak Jenderal. Saya tidak mau muluk-muluk dengan tunjangan pegawai. Ini bapak-bapak pegawai ini rupanya saja yang ganteng, tapi dompetnya sudah payah, Pak Jenderal,” bebernya diselingi gelak tipis namun menyiratkan keprihatinan.
Ia memberi contoh nyata, ketika harus mengirim kontingen Natuna mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran di Tanjungpinang dan Popda Kepri di Karimun, rombongan terpaksa menggunakan kapal karena tidak mampu membeli tiket pesawat.
“Kami telepon sana-sini untuk minta jadwal kapal disesuaikan dengan keberangkatan dan kepulangan anak-anak kami,” kenangnya.
Di akhir pemaparannya, Cen Sui Lan memohon dengan tulus agar persoalan keuangan Natuna dapat segera diintervensi negara dengan cara menyalurkan DBH Migas yang sudah tertunda bertahun-tahun.
“Kami mohon bantu solusi, Pak Jenderal. Dan kami mohon disampaikan kondisi kami ini ke Pak Presiden agar Natuna dapat dibantu bergerak maju sebagaimana mestinya,” pintanya.
Menanggapi curahan hati tersebut, Ketua Tim Kedeputian Geostrategis DPN RI, Mayjen TNI Suwarno, mengakui bahwa permasalahan ekonomi dan DBH Migas memang bukan ranah langsung DPN. Namun ia memastikan semua catatan akan disampaikan ke jalur kebijakan.
“Menyimak paparan Bu Bupati tadi, kami merasa tersentuh. Tapi meskipun terkait ekonomi maupun DBH Migas ini bukan bidang kami, kami tetap mencatatnya sebagai laporan yang kami sampaikan kepada Ketua Harian DPN, Pak Menhan, untuk diteruskan ke Ketua DPN RI dalam hal ini Bapak Presiden,” kata Mayjen Suwarno.
Ia juga berkelakar, “Karena kita meyakini bahwa Allah Maha Tahu, tapi Pak Presiden perlu dikasih tahu.”
Di sisi lain, Tim DPN menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap persoalan DBH yang masih tertunda. Hasil kajian tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Ekonomi untuk ditelaah lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap melalui kunjungan ini terjalin sinergi semakin kuat antara pusat dan daerah, serta posisi strategis Natuna sebagai garda terdepan NKRI mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
