TERASBATAM.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau hingga 31 Maret 2026 telah menjangkau sebanyak 579.270 penerima manfaat atau sekitar 85,26 persen dari target sebanyak 679.402 orang.
Capaian ini disampaikan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam Rapat Konsolidasi bersama satuan pelaksana, mitra, dan yayasan se-Provinsi Kepri di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (2/4/2026).
“Capian ini patut disyukuri karena program MBG telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan asupan gizi anak sekolah, mendukung konsentrasi belajar dan kehadiran siswa, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan gizi buruk dan stunting,” papar Nyanyang.
Investasi Jangka Panjang SDM
Wagub Nyanyang menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang relevan dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia.
“Program ini bukan hanya sekadar soal makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia juga menyoroti karakteristik wilayah Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri dalam aspek distribusi dan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, koordinasi yang kuat, serta inovasi dalam pelaksanaan program.
“Rapat konsolidasi ini sangat penting, bukan untuk mencari kekurangan semata, tetapi untuk memperbaiki dan menguatkan pelaksanaan program MBG ke depan agar semakin optimal,” tegasnya.
Sanksi Tegas jika Ada Pelanggaran
Rapat yang dibuka oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, bertujuan memastikan seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur operasional Standar Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Sony menekankan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh pelaksana terhadap prosedur operasional yang telah diatur dalam petunjuk teknis.
“Dengan pemahaman yang sama oleh semua pihak, kita berharap tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan,” jelasnya.
Ia mengingatkan seluruh mitra dan yayasan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan, baik internal maupun eksternal, termasuk peran serta masyarakat, harus diperkuat.
“Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program, tentu akan ada sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri, para koordinator, pengawas, yayasan, serta mitra pelaksana program di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
