TERASBATAM.ID — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan Pulau Penyengat sebagai kawasan cagar budaya nasional. Revitalisasi ini dirancang dengan konsep museum terbuka (open museum) terintegrasi yang diproyeksikan menjadi yang pertama di Indonesia.
Langkah taktis tersebut dilakukan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melalui rangkaian kunjungan kerja ke Jakarta pada 10-11 Juni 2026. Dalam lawatan tersebut, Pemprov Kepri menggalang dukungan dari tiga instansi sekaligus, yakni Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pembahasan difokuskan pada penguatan anggaran serta asistensi teknis guna merehabilitasi objek-objek cagar budaya di pulau bersejarah tersebut.
Pada Rabu (10/6/2026), Gubernur Ansar Ahmad beraudiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna menyelaraskan rencana induk (masterplan) penataan kawasan. Kunjungan kerja dilanjutkan pada Kamis (11/6/2026) dengan menemui Wakil Menteri PU Diana Kusumawati untuk membahas dukungan pembangunan infrastruktur fisik dan pemugaran situs penunjang.
Ansar menjelaskan, konsep pengembangan Pulau Penyengat ke depan akan memperlakukan seluruh wilayah pulau sebagai satu kesatuan museum hidup yang terbuka. Di dalam ekosistem cagar budaya tersebut, Pemprov Kepri juga tengah mematangkan megaproyek pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional.
“Pemprov Kepri merencanakan pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya Melayu,” ujar Ansar dalam pemaparannya di Jakarta.
Kawasan ini dinilai memiliki nilai historis yang tinggi karena menjadi tempat lahirnya pemikiran dan standarisasi bahasa Melayu, yang menjadi cikal bakal bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menurut Ansar, peletakan batu pertama (groundbreaking) tugu dan museum bahasa tersebut ditargetkan dapat terlaksana pada akhir Juli 2026 mendatang.
Guna mempercepat realisasi fisik di lapangan, Pemprov Kepri tidak hanya mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dan pengelolaannya juga akan dikembangkan melalui skema kolaborasi dengan pihak swasta.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Gubernur didampingi oleh jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Provinsi Kepri, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Rodi Yantari, Kepala Bappeda Aries Fhariandi, Kepala Dinas Kebudayaan Herry Andrianto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Said Nur Syahdu, serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kepri Jumhari.
Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan dan penataan situs-situs penting di Pulau Penyengat. Langkah ini sekaligus menjadi strategi jangka panjang untuk mengangkat potensi wisata sejarah dan budaya Kepri di kancah internasional.
