TERASBATAM.ID — Ketergantungan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, terhadap pasokan pangan dari luar daerah memicu kerentanan inflasi. Akibat kendala distribusi logistik laut dan mahalnya biaya transportasi udara, harga sejumlah komoditas pokok di wilayah perbatasan tersebut mengalami kenaikan rata-rata hingga Rp2.000 per kilogram.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan di Kantor Bupati Natuna, Ranai, Selasa (14/4/2026). Rapat koordinasi ini menyoroti fluktuasi harga pangan yang sangat bergantung pada jadwal kedatangan kapal logistik.
Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan, stabilitas harga di wilayahnya merupakan tantangan geografis yang nyata. Saat ini, komoditas seperti minyak goreng, cabai, bawang, dan beras menjadi yang paling terdampak. Jika kapal logistik mengalami keterlambatan, pasokan di pasar menipis dan harga langsung melonjak.
“Kenaikan rata-rata mencapai Rp2.000 per kilogram untuk beberapa komoditas penting. Ini terjadi ketika rantai distribusi laut terganggu,” ujar Bupati dalam rapat tersebut.
Selain jalur laut, tingginya biaya logistik melalui transportasi udara juga menjadi kendala serius. Transportasi udara yang seharusnya menjadi alternatif saat cuaca buruk di laut justru tidak dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas harga karena biaya angkut yang tinggi dibebankan pada harga jual di tingkat konsumen.
Langkah Strategis
Kondisi Natuna sebagai daerah terdepan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah memerlukan kebijakan yang lebih dari sekadar identifikasi masalah. Pemerintah kabupaten bersama pemangku kepentingan, termasuk Bulog, Pertamina, dan Badan Pusat Statistik (BPS), kini merumuskan langkah konkret untuk memperpendek rantai distribusi.
Sinergi lintas sektor diharapkan dapat memastikan stok pangan tetap tersedia meski terjadi gangguan jadwal pelayaran. Penguatan peran Bulog dan pengawasan distribusi di pelabuhan menjadi salah satu fokus utama agar margin kenaikan harga di masyarakat dapat ditekan lebih rendah.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan tetap terjaga, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah keterbatasan akses logistik.
