TERASBATAM.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan tinjauan langsung ke Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja di Batam, Kamis (9/4/2026), sebagai bagian dari upaya mendorong kepastian dan akselerasi investasi di tengah ketatnya persaingan global. Proyek kerja sama Indonesia-Amerika Serikat ini fokus pada hilirisasi pasir silika dan industri energi terbarukan dengan potensi investasi mencapai 31,6 miliar dolar AS atau lebih dari Rp500 triliun.
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa kehadiran KPK tidak hanya berfokus pada percepatan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan regulasi sebagai fondasi utama investasi.
“Kami di sini netral dan tidak berpihak. Kami menekankan agar implementasi sektor strategis berjalan dengan baik,” tegas Dian.
Menurutnya, daya tarik investasi tidak semata ditentukan oleh insentif fiskal, melainkan juga oleh konsistensi regulasi, kejelasan sistem, proses yang transparan, tidak adanya konflik kepentingan, serta kemampuan memitigasi risiko moral hazard. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan sehingga pelaku usaha memiliki keyakinan untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia.
Pengelola Wiraraja GESEIP, Tjaw Hieong, menyampaikan bahwa minat investasi global terhadap kawasan ini cukup tinggi, namun membutuhkan dukungan percepatan pada aspek dasar investasi, terutama perizinan tata ruang.
“Aspek perizinan PKKPR untuk PSN Wiraraja saat ini berproses di Kementerian ATR/BPN menjadi perhatian penting untuk memastikan kelancaran investasi,” jelasnya. KPK memandang bahwa kepastian pada tahapan awal, termasuk tata ruang, menjadi kunci dalam menjaga momentum investasi.
Selain PSN Wiraraja, KPK juga meninjau KEK Nongsa Digital Park yang menjadi representasi pengembangan ekonomi digital Indonesia. Dengan luas 188 hektare, kawasan ini dikembangkan sebagai pusat data nasional yang didukung ekosistem industri kreatif, pariwisata, serta pendidikan berbasis teknologi melalui kemitraan global seperti IBM dan Apple Developer Academy. KPK mengidentifikasi adanya peluang optimalisasi aset negara berupa lima kavling tanah milik Kementerian Komunikasi Digital yang belum dimanfaatkan.
“KPK memandang ini sebagai momentum untuk menciptakan iklim bisnis sehat, bukan sekadar melihat kondisi yang ada. Akselerasi perlu dijaga agar tetap kredibel dan memberikan kepastian,” pungkas Dian.
[sumber: pemberitaan biro humas KPK)
