TERASBATAM.ID — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membidik peluang perluasan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke wilayah kepulauan dan perbatasan. Karakter geografis yang didominasi lautan dinilai memerlukan model ekonomi kerakyatan spesifik untuk menekan tingginya biaya logistik antar-pulau.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura seusai mengikuti peluncuran 1.061 KDKMP wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Sabtu (16/5/2026).
Meski peluncuran perdana berfokus di Pulau Jawa, Nyanyang menilai esensi penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa sangat relevan bagi Kepri. Terlebih, provinsi ini merupakan wilayah beranda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
“Kepulauan Riau siap menjadi mitra strategis dan laboratorium hidup bagi berbagai program nasional berbasis kemaritiman dan kawasan perbatasan,” ujar Nyanyang.
Sebagai wilayah yang memiliki 96 persen lautan dan hanya 4 persen daratan, Kepri menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Kesenjangan infrastruktur akibat tingginya biaya transportasi laut, keterbatasan teknologi pendukung bagi nelayan tradisional, serta kendala jaringan komunikasi atau blank spot di pulau-pulau terluar masih menjadi persoalan laten.
Modal Indikator Makro
Pihak pemprov berharap, melalui pendekatan KDKMP berbasis karakteristik kemaritiman, kendala digitalisasi desa dan hambatan logistik di wilayah perbatasan dapat teratasi. Optimisme ini didukung oleh tren positif sejumlah indikator makro ekonomi daerah.
Berdasarkan data Pemprov Kepri, pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada tahun 2025 mampu menembus angka 6,94 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri di posisi tertinggi untuk wilayah Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan tren kenaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri merangkak naik dari 79,89 pada tahun 2024 menjadi 80,53 pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah ini juga berhasil ditekan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,35 persen pada November 2025.
Peluncuran program secara virtual di Batam ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri dan Kota Batam. Pemprov Kepri berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat terus dipererat guna merealisasikan perluasan koperasi berbasis maritim tersebut dalam waktu dekat.
