TERASBATAM.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memetakan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis maritim dan ketahanan daerah terhadap ketidakpastian global. Di tengah dinamika geopolitik dan perubahan iklim, sinkronisasi program pusat dan daerah melalui partisipasi publik menjadi kunci utama.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 di Tanjungpinang, Senin (6/4/2026). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat se-Kepulauan Riau.
Posisi Strategis di Jalur Perdagangan
Dalam pidatonya, Ansar menggarisbawahi bahwa posisi geografis Kepri yang strategis di jalur perdagangan internasional ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, letak tersebut membuka peluang ekonomi. Namun di sisi lain, posisi itu membuat daerah ini sangat sensitif terhadap gejolak eksternal.
“Perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan, hingga krisis energi global memberi dampak nyata bagi Kepri yang sangat bergantung pada konektivitas dan stabilitas pasokan,” ujar Ansar.
Menurutnya, ketergantungan tinggi pada sektor perdagangan internasional menjadikan Kepri sebagai barometer awal dari guncangan ekonomi global. Oleh karena itu, mitigasi dampak eksternal menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
Lima Pekerjaan Rumah yang Perlu Diselesaikan
Meski kinerja pembangunan makro diklaim menunjukkan prestasi tinggi, Pemerintah Provinsi Kepri mencatat sedikitnya lima “pekerjaan rumah” besar yang masih harus diselesaikan. Kelima isu strategis tersebut meliputi optimalisasi potensi maritim yang belum maksimal, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan, serta kualitas tata kelola publik yang perlu terus ditingkatkan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, RKPD 2027 akan difokuskan pada keberlanjutan program-program strategis. Di sektor infrastruktur, program “Kepri Terang” akan terus menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah provinsi juga berkomitmen melanjutkan pembangunan konektivitas antar-pulau melalui pembangunan jalan, pelabuhan, dan dermaga guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan.
“Kepastian pembangunan dimulai dari takaran perencanaan yang partisipatif. Kita kerahkan segala sumber daya untuk memberikan kepastian di tengah keterbatasan,” tambah Ansar.
Adopsi Program Asta Cita
Selain program daerah, Pemprov Kepri melaporkan capaian signifikan dalam mengadopsi program prioritas “Asta Cita” pemerintah pusat. Salah satu yang paling menonjol adalah program Makanan Bergizi Gratis yang diklaim telah mencapai realisasi penerima manfaat sebesar 85,34 persen. Program ini juga berhasil menyerap lebih dari 9.000 tenaga kerja lokal.
Di bidang kesehatan, Kepri mencatatkan prevalensi tengkes (*stunting*) sebesar 15 persen, yang menempatkan provinsi ini di posisi terendah ketiga secara nasional. Capaian ini menunjukkan keberhasilan intervensi program gizi yang terintegrasi. Selain itu, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98,43 persen penduduk, yang membuahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama pada tahun ini.
Revitalisasi Budaya Melayu
Selain aspek ekonomi dan fisik, pembangunan identitas budaya tetap menjadi prioritas. Ansar memastikan revitalisasi Pulau Penyengat akan terus berlanjut, termasuk pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional. Langkah ini bertujuan mengukuhkan kembali posisi Kepri sebagai titik nol lahirnya bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu.
“Kami memohon dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyusun rencana kerja ini agar tujuan Kepri yang maju, makmur, dan merata dapat terwujud,” tutup Ansar.
Musrenbang ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang integratif, yang tidak hanya menjadi rangkaian kata, tetapi menjadi kompas bagi arah pembangunan berkelanjutan di “Negeri Segantang Lada” pada tahun 2027 mendatang. (*)
