TERASBATAM.ID — Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperkuat sinergi untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur nasional dengan aspek pertahanan negara. Langkah ini difokuskan pada penataan ruang udara dan pengetatan standar keamanan pada operasional bandar udara internasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas koordinasi strategis lintas kementerian tersebut saat menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Sjafrie menegaskan, aspek pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional merupakan bagian krusial dalam menjaga kedaulatan serta ketahanan nasional. Oleh karena itu, pembukaan bandar udara internasional baru ke depan harus memenuhi standardisasi dan rekomendasi ketat dari Kementerian Pertahanan. Bandar udara tidak boleh hanya dipandang sebagai penunjang konektivitas transportasi semata, melainkan sebagai titik strategis pertahanan.
”Pertahanan ruang udara yang kuat akan memberikan rasa aman yang mendasar. Dengan begitu, negara bisa menjalankan program penguatan perekonomian berbasis Defense Supporting Economy secara maksimal,” ujar Sjafrie.
Guna mendukung perluasan rute penerbangan sipil tanpa mengorbankan keamanan, pemerintah mendorong penerapan konsep Flexible Use of Airspace. Konsep ini memungkinkan pemanfaatan ruang udara nasional secara dinamis dan fleksibel untuk kepentingan penerbangan sipil dan militer. Meski ruang udara digunakan bersama, prioritas utama tetap ditekankan pada keselamatan penerbangan, kesiapan operasi TNI, dan kedaulatan pertahanan negara.
