TERASBATAM.ID — Dominasi wilayah lautan yang mencapai 96 persen tidak lagi menjadi penghalang bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan kemandirian pangan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mendorong wilayah kepulauan ini bertransformasi menjadi lumbung pangan maritim melalui optimalisasi pertanian modern berbasis kawasan perkotaan serta hilirisasi berorientasi ekspor ke Singapura.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Sabtu (27/6/2026). Melalui momentum ini, tantangan geografis kepulauan dinilai harus dijawab dengan inovasi teknologi pertanian demi memangkas ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah.
Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI Mayor Jenderal TNI (Purn) Bachtiar Utomo mengemukakan, terbatasnya daratan di Kepri bukan alasan untuk pasif dalam berproduksi. Pendekatan pertanian modern seperti pertanian perkotaan (urban farming), hidroponik, budidaya tanaman sehat dalam pot, hingga pemanfaatan pekarangan rumah harus diakselerasi secara massal.
“Pertanian tidak selalu harus memiliki lahan yang luas. Urban farming, hidroponik, tabulampot, hingga pemanfaatan pekarangan rumah menjadi solusi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat,” kata Bachtiar seusai melantik pengurus DPC HKTI dari tujuh kabupaten dan kota se-Kepri.
Bachtiar menambahkan, kedekatan geografis Kepri dengan Singapura dan Malaysia merupakan modal geopolitik ekonomi yang strategis. Apabila produktivitas tanaman hortikultura lokal dapat ditingkatkan secara konsisten, Kepri berpeluang besar menguasai pasar ekspor segar di negara tetangga.
Untuk mencapai target tersebut, HKTI menugaskan kepengurusan di tingkat daerah hingga kecamatan meningkatkan kualitas pendampingan kepada para petani lokal. Upaya intervensi ini meliputi peningkatan keterampilan taktis, digitalisasi rantai pasok, penerapan mekanisasi modern, serta pencetakan generasi petani milenial.
Ketua DPD HKTI Kepri Nyanyang Haris Pratamura, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengamankan zonasi pertanian. Pemprov Kepri akan mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk mempertahankan sekaligus memperluas kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui instrumen kebijakan tata ruang wilayah.
Nyanyang mengakui struktur logistik pangan Kepri saat ini masih bergantung pada pasokan eksternal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Kendati demikian, beberapa program substitusi lokal mulai menunjukkan tren positif. Salah satunya adalah produksi telur ayam ras di Kabupaten Bintan yang kini mampu menyuplai 1,5 juta butir per hari atau memenuhi separuh dari total kebutuhan harian masyarakat Kepri yang mencapai 3 juta butir.
Selain telur, komoditas ayam pedaging domestik terus dipacu guna menekan arus masuk pasokan luar. Bahkan, dalam skala perdagangan internasional, Kepri telah merealisasikan pengiriman perdana komoditas ayam hidup secara berkala ke pasar Singapura.
“Kalau kebutuhan daerah sudah terpenuhi, bukan tidak mungkin Kepri menjadi daerah pemasok pangan bagi negara tetangga. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi daerah,” tutur Nyanyang.
Musda HKTI Kepri kali ini juga diagendakan menjadi ruang konsolidasi organisasi yang terintegrasi dengan kebijakan ketahanan dan swasembada pangan nasional dari Kementerian Pertanian, demi memastikan kesejahteraan berbasis sektor agraris-maritim tercapai secara inklusif.
[kang ajank nurdin]
