TERASBATAM.ID – Sektor perikanan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dari perairan Natuna, menghadapi tantangan serius. Ekspor ikan ke Hong Kong, China, telah terhenti selama empat bulan terakhir tanpa alasan yang jelas, menimbulkan kerugian besar bagi para pelaku usaha. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura telah mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk mempertanyakan motif dibalik penolakan eksport ikan asal Natuna ke Hongkong China.
Nyanyang mengungkapkan bahwa pihak terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), sedang berupaya mencari tahu penyebab pasti penolakan ekspor ini.
“Alasannya belum jelas. Makanya semuanya ke Kemenlu. Ada apa? Kok ikan kita tidak bisa masuk ke Hongkong?” kata Nyanyang. Ia berharap masalah ini murni persaingan bisnis dan bukan karena faktor politik.
Dampak kerugian akibat penolakan ekspor ini sangat signifikan. Menurut Nyanyang, setiap pengiriman yang tertahan bisa mencapai Rp 4 miliar. Jika dihitung dengan rata-rata empat kapal per bulan dan mencakup seluruh Indonesia yang ada sekitar 10 kapal, kerugian yang diderita sangatlah besar.
“Sekali kirim 4 miliar, kalau 4 kapal per bulan, seluruh Indonesia ada 10. Itu semuanya tidak bisa masuk ke Hong Kong,” tegasnya yang ditemui di sela-sela peresmian pabrik PT STANIA milik Arsari Group di Batam, Kamis (10/07/2025).
Kerugian tidak hanya berhenti pada potensi pendapatan yang hilang. Ikan yang gagal diekspor harus terus diberi makan setiap hari, menambah beban operasional. “Sekitar 6 ton per hari untuk makannya aja,” jelas Nyanyang. Jika tidak diberi makan, ikan akan mati, menambah kerugian bagi para pembudidaya dan eksportir.
Nyanyang menambahkan bahwa pada Rabu pekan lalu, ia telah bertemu dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri untuk membahas masalah ini. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban pasti. Pihak Kemenlu masih terus berkoordinasi dengan Pemerintah China untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
