TERASBATAM.ID — Dituduh memobilisasi siswa sekolah untuk kepentingan politik, Anggota DPRD Kota Batam yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam Anwar Anas membantah keras laporan dugaan eksploitasi anak yang dilayangkan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Batam. Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum demi memulihkan nama baiknya.
Perselisihan ini bermula ketika PC PMII Kota Batam melaporkan tiga anggota DPRD Batam dari Fraksi Partai Gerindra ke tiga lembaga di Jakarta—yakni DPP Partai Gerindra, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komnas HAM—pada Kamis (23/7/2026). Aktivis mahasiswa menilai para legislator tersebut melakukan mobilisasi dan eksploitasi siswa dalam agenda pawai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.
Merespons laporan tersebut, Anwar mengklaim keterlibatannya murni untuk menjalankan tugas legislatif dan membantah tuduhan adanya agenda politik praktis maupun pelanggaran hak anak.
“Kami menghargai upaya kontrol dari masyarakat. Namun, tuduhan ini harus dibuktikan secara hukum. Kehadiran kami di sana murni untuk menerima peserta Pawai MBG sesuai prosedur administrasi dan izin resmi kepolisian,” ujar Anwar di Gedung DPRD Batam, Senin (27/7/2026).
Anggota DPRD Batam Anwar Anas (kanan) bersama dua orang rekannya sesama fraksi Gerindra sedang berada si mobil untuk mendukung program MBG.
Anwar menambahkan bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak memuat unsur kampanye. “Ini bukan tahun politik, tidak ada ajakan memilih atau mengarahkan dukungan kepada pihak mana pun. Mengaitkan agenda ini dengan eksploitasi anak adalah hal yang keliru,” tegasnya.
Ia menyayangkan dampak pelaporan tersebut yang telah memicu gelombang perundungan (cyberbullying) serta pencemaran nama baik di media sosial. Selain siap menghadapi proses klarifikasi di internal partai maupun lembaga negara terkait, Anwar menegaskan membuka peluang untuk menempuh langkah hukum balasan, yaitu menempuh proses hukum.
Kasus ini menyoroti kian ketatnya pengawasan organisasi kemahasiswaan terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional di daerah, khususnya yang melibatkan anak-anak dan lingkungan sekolah.
[kang ajank nurdin]
