TERASBATAM.ID – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan hasil evaluasi mereka terhadap pengelolaan jamaah haji asal Indonesia pada musim haji 1446 Hijriah. Sorotan tersebut termuat dalam nota diplomatik yang diterima Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, tertanggal 16 Juni 2025.
Nota diplomatik tersebut, yang kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI serta Badan Penyelenggara Haji (BPH), mengidentifikasi beberapa temuan kunci. Pertama, adanya ketidaksesuaian dalam pemasukan data jamaah pada program persiapan dini.
Kedua, otoritas Saudi menemukan penempatan sejumlah besar jamaah di hotel-hotel yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang semestinya atau tidak sesuai dengan perusahaan penyedia layanan. Selain itu, proses pemindahan jamaah dari Madinah ke Makkah juga disoroti karena tidak mengikuti prosedur yang benar.
Aspek kesehatan jamaah menjadi perhatian serius. Kementerian Haji dan Umrah Saudi mencatat kurang akuratnya kepatuhan terhadap aturan-aturan kesehatan jamaah haji dan persyaratan isti’āḥah sihhiyyah (kemampuan kesehatan). Hal ini disebut-sebut menyebabkan adanya laporan peningkatan jumlah kematian jamaah haji Indonesia sebelum pelaksanaan manasik, yang mencapai 50% dari total kematian jamaah haji luar negeri.
Terakhir, nota diplomatik juga menyoroti tidak terjalinnya kontrak dengan proyek “ADAHI” terkait layanan dam (denda haji) dan kurban, meskipun telah ditekankan kepada penanggung jawab jamaah haji Indonesia untuk berkontrak dengan proyek tersebut guna pelaksanaan dam dan kurban.
Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada pihak terkait di Indonesia, dalam upaya perbaikan pengelolaan haji di masa mendatang.
