TERASBATAM.ID: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota sudah memetakan kerawanan di Pilkada serentak ini. Di antaranya, adanya money politic atau politik uang, ujaran kebencian, serta berita hoaks atau bohong, hingga kampanye hitam.
Menjelang dimulainya pelaksanaan Pemilihan Walikota/Bupati dan Gubernur di Kota Batam, Bawaslu Kota Batam meluncurkan pengawasan Pilkada di SP Plaza Batuaji, Sabtu (25/08/2024) malam.
Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho mengatakan Kota Batam merupakan wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak di Kepri. Sehingga Batam memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
“Untuk itu, kami Bawaslu dan masyarakat harus bersama- sama dalam mengawal jalannya Pilkada serentak ini. Politik uang, politik identitas hingga kampanye hitam harus dicegah. Jangan sampai suara kita dibeli. Jadi, Ayo kita sukseskan Pilkada serentak dan tolak berbagai hal yang bisa memecah belah di Pilkada serentak ini,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril menyampaikan peluncuran pengawasan ini diharapkan masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepri.
Diakuinya ada beberapa hal yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah peran masyarakat dalam mencegah terjadinya hal- hal yang bisa merusak pesta demokrasi pemilihan serenta yang akan dilaksanakan 27 November 2024 di Provinsi Kepulauan Riau ini.
“Peran masyarakat sangat penting. Karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kalau masyarakat berperan hal yang merusak pesta demokrasi bisa diminimalisir dan ditangani dengan baik dan benar,” katanya.
Zulhadril melanjutkan berdasarkan pengalaman di Pileg, dan Pilpres, Bawaslu sudah memetakan kerawanan di Pilkada serentak ini. Di antaranya, adanya money politic atau politik uang, ujaran kebencian, serta berita hoaks atau bohong, hingga kampanye hitam.
“Itu adalah hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat pelopor dan pelapor dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada serentak di Kepri, dan khususnya Batam yang digelar oleh Bawaslu Batam malam ini,” katanya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian dari Bawaslu yang bisa merusak pesta demokrasi Pilkada serentak adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung jalannya Pilkada ini.
ASN memiliki peran penting, hal ini karena calon kepala daerah mayoritas merupakan incumbent atau petaha yang menjadi pimpinan di pemerintan saat ini.
Sehingga netralitas ASN menjadi faktor penting dalam menyukseskan Pilkada serentak yang akan digelar beberapa bulan ke depan.
“ASN harus menjaga sikap netralitasnya. Karena ini menyangkut kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak. ASN memiliki peran penting. Sehingga kami berharap ASN tidak terlibat dalam politik, termasuk dalam memberikan dukungan terhadap salah satu paslon. Kami ingin Pilkada ini tetap luber dan jujur, adil, dan rahasia,” katanya.
Ia menambahkan untuk menyukseskan pengawsan Pilkada serentak ini, semua pihak harus terlibat, stakeholder atau pemangku kebijakan, termasuk juga media yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak ini.
“Ini tanggungjawab bersama,” katanya.
[rma]
