TERASBATAM.ID — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan duka mendalam sekaligus kecaman tajam menyusul gugurnya prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon akibat serangan Israel. Melalui unggahan di akun X pribadinya, Anies menilai serangan tersebut bukan sekadar kecelakaan atau dampak sampingan, melainkan bukti nyata ketidakpedulian rezim Netanyahu terhadap hukum internasional dan personel PBB.
“Dunia terlalu sering gagal dalam ujian kemanusiaan,” tulis Anies, Selasa (31/3/2026), merespons langsung unggahan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengonfirmasi insiden tersebut.
Anies mengungkapkan rasa kecewanya atas serangan yang menewaskan prajurit TNI yang telah mengabdikan diri di bawah bendera PBB. Indonesia, menurutnya, telah menunjukkan komitmen luar biasa dengan mengirimkan lebih dari 1.200 personel sebagai pasukan perdamaian, serta bergabung dalam Board of Peace untuk mendorong resolusi konflik Timur Tengah secara adil dan berkelanjutan.
“Kami mengulurkan tangan dalam itikad baik. Namun jawaban atas itikad baik itu adalah bom yang dijatuhkan di markas prajurit kita. Mereka meludahi setiap upaya yang telah Indonesia lakukan demi perdamaian,” tulis Anies.
PBB Harus Bergerak Melampaui Kata-Kata
Anies menyoroti bahwa rezim Netanyahu telah berulang kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap seruan dunia untuk menahan diri, mengabaikan resolusi PBB, menyerang fasilitas PBB, serta membunuh warga sipil, jurnalis, pekerja kemanusiaan, dan kini pasukan penjaga perdamaian.
“Tak ada yang kebal. Tak ada yang aman. Sayangnya, ini terus terjadi karena dunia terus membiarkannya,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Sekjen PBB yang mengutuk serangan tersebut, Anies menegaskan bahwa kata-kata saja tidak lagi cukup. Ia mendesak PBB untuk mengambil tindakan nyata, konkret, dan dapat dipaksakan.
“Kata-kata saja tidak lagi cukup. PBB harus bergerak melampaui pernyataan. Tindakan konkret, dapat ditegakkan, dan mendesak adalah apa yang dituntut saat ini. Kredibilitas PBB sedang dipertaruhkan. Jika badan dunia ini tidak dapat melindungi pasukan penjaga perdamaiannya sendiri, lalu apa sebenarnya yang dilindungi?” tegasnya.
Ajakan Bertindak Bersama
Anies juga mengajak negara-negara di dunia untuk bertindak bersama. Ia mendorong agar mereka yang bertanggung jawab dirujuk ke pengadilan internasional dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama ditegakkan.
“Hukum internasional hanya sekuat kemauan negara-negara untuk mempertahankannya. Kemauan itu telah diuji berulang kali oleh rezim Netanyahu. Berulang kali pula dunia gagal dalam ujian itu,” tulisnya.
Ia memperingatkan agar kematian prajurit TNI ini tidak terlupakan dalam siklus pemberitaan yang cepat berlalu, tidak menjadi sekadar statistik lain dalam daftar panjang pelanggaran.
“Tuntut keadilan. Tuntut akuntabilitas. Tegaskan bahwa mereka yang menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB akan menghadapi konsekuensi nyata,” ujar Anies.
Penghormatan Terakhir untuk Prajurit TNI
Kepada prajurit TNI yang gugur, Anies menyampaikan penghormatan terakhir. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan yang patut dikenang.
“Selamat jalan, Pahlawan. Doa kami menyertai, juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepada yang terluka, semoga lekas pulih. Indonesia berduka, tapi kita yakin, Indonesia tidak akan diam,” pungkasnya.
Sebelumnya, PBB mengonfirmasi bahwa dua prajurit TNI gugur dalam insiden terpisah di Lebanon pada Senin (30/3/2026). Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, menyatakan bahwa dua prajurit itu tewas setelah sebuah ledakan menghancurkan kendaraan mereka di dekat Bani Hayyan, Lebanon selatan.
Insiden ini menambah daftar korban dari pasukan perdamaian Indonesia. Sehari sebelumnya, pada Minggu (29/3/2026), satu prajurit TNI dilaporkan tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat proyektil yang meledak di dekat posisi UNIFIL di desa Adchit al-Qusayr.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Kementerian Luar Negeri RI telah menyampaikan kecaman keras atas insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan menyeluruh serta transparan. Pemerintah Indonesia juga menegaskan kembali komitmennya untuk menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, serta menghentikan serangan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur.
