TERASBATAM.ID: Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta kepada calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hot spot khususnya Laut Natuna. Christina yakin Yudo mampu memimpin organisasi TNI secara profesional serta mampu menjaga komitmen dan kemitraan yang baik termasuk dengan DPR RI.
“Pemimpin yang responsif dan komunikatif saat ini sangat diperlukan. Dan kami mencatat saat beliau KSAL, dua hal ini cukup menonjol sehingga optimis kemitraan yang selama ini berjalan baik akan dapat ditingkatkan lagi ke depannya,” kata Christina kepada wartawan, Sabtu (3/12/2022) seperti yang dikutip dari www.detik.com
Christina menambahkan pada fit and proper test, beberapa isu khusus diangkatnya sekaligus meminta komitmen Yudo untuk menuntaskannya. Hal tersebut misalnya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan TNI, sebut saja kasus mutilasi warga Papua dan kasus tindak pidana lainnya
“Kami berhasil meminta komitmen beliau untuk melanjutkan praktik baik Panglima TNI Jenderal Andika terkait proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana. Prinsipnya adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan dan berkeadilan,” ucap Christina yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Selain itu, Christina juga meminta Laksamana Yudo untuk memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hot spot khususnya Laut Natuna. Dengan disetujuinya Yudo sebagai calon Panglima TNI, tentu akan memberikan dukungan optimal.
“Terkait Natuna Utara ini penting mengingat masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan disana. Sebagai Panglima TNI yang baru kami yakin beliau mampu memberikan yang terbaik dan DPR tentu mendukung pelaksanaan tugas beliau ke depannya, terus bersinergi demi kepentingan bangsa dan negara,” imbuhnya.
Komisi I DPR sebelumnya menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Yudo berjanji, jika sudah sah menjadi Panglima TNI, ia akan transparan menindak ‘prajurit nakal’.
“Tadi juga ditanyakan tentang itu, tentang bagaimana untuk prajurit pelanggaran. Tentunya kita akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Andika, ini sudah bagus, dan kita transparan di dalam penegakan hukum,” kata Yudo di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/12).
Yudo mengatakan TNI akan tetap menunjukkan penegakan hukum yang adil. Ia menegaskan, jika prajurit TNI ada yang melakukan pelanggaran pidana, akan dihukum pidana. Begitu juga jika ada prajurit melanggar disiplin, tentunya akan dihukum secara disiplin.
“Jadi di militer ini kan ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara dan kita Undang-Undang Disiplin Tentara, sehingga kalau yang disiplin kita masukan ranah disiplin tentunya ankum yang memutus. Tapi kalau pidana ya pasti dibawa ke ranah pengadilan militer,” ucapnya.
