TERASBATAM.ID — Seorang aktivis kemanusiaan mengkritik keras arah kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia terkait isu Palestina yang dinilai mulai melunakkan idealisme demi kepentingan diplomasi internasional, sekaligus mengingatkan besarnya risiko geopolitik di balik wacana penempatan pengungsi Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Herman Budianto, General Manager Kepatuhan Syariah dan Legal Dompet Dhuafa, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap perubahan pendekatan tersebut dalam acara “Nobar dan Diskusi: Kala Aktivis dan Jurnalis Menembus Blokade Demi Kemanusiaan” yang digelar di Batam, Minggu (5/7/2026).
Sebagai salah satu delegasi Global Sumud Flotilla 2.0—konvoi internasional yang berupaya menembus blokade laut di Jalur Gaza—Herman menyebut bahwa keterlibatan langsung Indonesia dalam forum multilateral tertentu justru memicu kritik dari delegasi negara lain.
“Kalau kita ketemu sama delegasi-delegasi yang ada di luar, itu sering di-bully kita ini. Bagaimana sikap Indonesia? Kok kenapa ikut dihubungi? Kita dianggap termasuk yang akhirnya tidak sungguh-sungguh secara idealis membangun Palestina merdeka,” ujar Herman dalam diskusi yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam dan Dompet Dhuafa Kepulauan Riau tersebut.
Herman menilai forum-forum Internasional seperti Board Of Peace (BOP) tersebut sering kali tidak melibatkan keterwakilan masyarakat Palestina secara langsung, baik dari Tepi Barat maupun Gaza, sehingga menyulitkan tercapainya kedaulatan yang hakiki. Terlebih, pihak Israel tidak pernah mau mengakui kemerdekaan Palestina.
Risiko Relokasi ke Pulau Galang
Diskusi tersebut secara khusus menyoroti wacana solusi jangka panjang bagi warga Gaza, khususnya terkait usulan domestik untuk menempatkan para pengungsi Palestina di wilayah Indonesia, seperti di Pulau Galang.
Herman mengingatkan, meski evakuasi dalam kondisi darurat medis sangat diperlukan, kebijakan yang mendorong warga keluar dari tanah kelahiran mereka justru membawa risiko geopolitik yang fatal bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Setiap orang yang keluar dari Gaza, entah itu berobat atau sekolah, maka dia tidak bisa kembali lagi ke Gaza. Di Israel, paspor mereka langsung diblok, dan ketika kembali pun mereka sudah tidak punya apa-apa karena tanah dan rumah mereka sudah diambil alih,” jelas Herman berdasarkan pengalamannya bertemu para pengungsi di Mesir dan Yordania.
Ia memperingatkan bahwa pengosongan wilayah merupakan target utama dari pihak penjajah. “Saat ini luas Palestina tinggal 20 persen. Jika kita mengeluarkan warga Gaza ke Pulau Galang atau tempat lain sehingga terjadi pengosongan, maka yang menempati nanti bukan orang Palestina lainnya, melainkan para penjajah yang akan mengambil alih lokasi tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua AJI Batam Yogi Eka Sahputra menyatakan bahwa pemutaran film dokumenter mengenai perjuangan menembus blokade ini memberikan pelajaran berharga bagi para jurnalis, terutama dalam memahami dinamika dan teknis meliput di wilayah konflik besar seperti Gaza.
“Kami tidak hanya mengundang jurnalis, tetapi juga para aktivis di Batam. Ini juga menjadi ajang berkonsolidasi,” kata Yogi. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang edukasi sekaligus memperkuat pemahaman publik mengenai peran strategis jurnalis dan aktivis dalam menyampaikan informasi berimbang dari wilayah perang luar negeri.
