TERASBATAM.ID — Rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Provinsi Kepulauan Riau dinilai sebagai langkah strategis untuk mengimbangi pergeseran paradigma geopolitik global. Meski sempat dinilai terlambat, penguatan kedaulatan di wilayah perbatasan dianggap mendesak mengingat posisi Kepulauan Riau yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka.
Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Muchid Albintani, berpendapat bahwa pembentukan Kodam Kepri merupakan konsekuensi dari perubahan cara pandang keamanan nasional. Menurut dia, selama ini terdapat kekeliruan dalam pengaturan pertahanan yang cenderung berorientasi daratan (kontinental), padahal Indonesia adalah negara maritim.
“Dulu cara pandangnya dijabungkan karena masih era Orde Baru yang bersifat daratan. Sekarang, peta dunia dan mentalitas sudah berubah. Selat Malaka kini setara signifikansinya dengan Selat Hormuz bagi ekonomi dunia. Dalam konteks ini, kedaulatan kita tidak boleh hanya di atas kertas,” ujar Muchid kepada www.terasbatam.id, Minggu (26/4/2026).
Muchid menekankan, pertahanan darat melalui Kodam tetap dibutuhkan sebagai pendukung pertahanan maritim. Hal ini penting untuk memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga di tengah ketergantungan keamanan kawasan terhadap blok-blok kekuatan besar dan kepentingan asing.
Konsekuensi Administrasi
Terkait urgensi pemisahan kendali teritorial dari Riau daratan, Muchid menilai hal tersebut sudah menjadi keharusan administratif dan politik. Apalagi, Kepulauan Riau secara pemerintahan telah lama memisahkan diri menjadi provinsi mandiri.
“Secara administrasi susah kalau masih bergabung (dengan Riau). Provinsi sudah pisah, bahkan ke depan potensi pemekaran daerah di Natuna dan Anambas juga besar. Kodam baru ini adalah pendukung (supporting) yang sudah seharusnya ada sejak lama,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Korem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Achmad Marzuki telah mengonfirmasi rencana peningkatkan status komando teritorial di Kepulauan Riau. Langkah ini diambil guna mempercepat kendali dan merespons dinamika keamanan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga dan Laut China Selatan.
Muchid berharap, hadirnya institusi militer yang setingkat dengan Polda ini dapat memperkuat sinergi antarlembaga di daerah, terutama dalam menjaga keamanan dan keselamatan di poros maritim Indonesia.
