TERASBATAM.ID — Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendesak Kementerian Perhubungan untuk memasukkan sekitar 20 titik pelabuhan lokal ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Langkah ini krusial untuk memperkuat jaringan logistik dan konektivitas di wilayah yang menjadi gerbang utara Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam audiensi bersama Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Anto Julianto di Jakarta, Selasa (7/7/2026). Dalam pertemuan itu, Cen didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Allazi.
“Karakteristik geografis Natuna sebagai daerah kepulauan menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur pelabuhan menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang,” ujar Cen.
Selain pengisian 20 titik pelabuhan baru yang telah selesai disurvei ke dalam RIPN, Pemkab Natuna juga mengajukan penyesuaian status dan hierarki beberapa pelabuhan agar sejalan dengan perkembangan wilayah.
Pembaruan Rencana Induk
Agenda prioritas kedua yang diusulkan adalah pembaruan dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk empat pelabuhan strategis, yakni Pelabuhan Midai, Subi, Serasan, dan Pulau Laut. Keempat kawasan ini merupakan simpul transportasi utama yang melayani kapal penumpang, kapal perintis, hingga armada penyeberangan antarwilayah.
Cen menekankan, peningkatan fungsi pelabuhan tidak boleh hanya bertumpu pada keberadaan dermaga. Kementerian Perhubungan diharapkan turut memprioritaskan pembangunan fasilitas darat penunjang, seperti terminal penumpang, ruang tunggu yang layak, ramp door, serta sarana bongkar muat komoditas.
Adapun poin ketiga yang disoroti Pemkab Natuna adalah urgensi penguatan konektivitas antarpulau lewat jaringan kepelabuhanan yang terintegrasi guna menekan disparitas harga barang dan mempercepat pemerataan ekonomi.
“Pelabuhan di perbatasan bukan sekadar tempat naik-turun penumpang atau distribusi logistik, melainkan penggerak ekonomi sekaligus simbol kehadiran negara di wilayah terdepan,” kata Cen.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Allazi berharap sinergi perencanaan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Kemenhub dalam bentuk kebijakan anggaran. Menurut dia, pembenahan sistem transportasi laut yang modern dan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan.
