TERASBATAM.ID — Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menegaskan pentingnya penegakan sistem meritokrasi dalam menentukan kepemimpinan dan promosi jabatan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tanpa landasan prestasi, kemampuan, dan moralitas, profesionalisme serta netralitas TNI dinilai berada dalam ancaman serius.
Hal tersebut disampaikan Gatot dalam webinar bertajuk “81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu (19/8/2026). Menurutnya, penetapan jabatan yang didasari kedekatan politik atau hubungan kekeluargaan hanya akan memicu frustrasi di kalangan prajurit yang bertugas di lapangan.
“Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI,” ujar Gatot. Ia menekankan, prajurit tidak boleh mengejar jabatan melalui jalur politik praktis, melainkan harus berfokus penuh pada tugas pertahanan negara.
Selain persoalan internal organisasi, Panglima TNI periode 2015–2017 ini juga menyoroti pergeseran ancaman global melalui perang informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan media sosial. Manipulasi narasi serta disinformasi dinilai berpotensi merusak cara berpikir bangsa, mengikis kohesi sosial, dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh sebab itu, ketahanan informasi harus dijadikan bagian integral dari sistem pertahanan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Gatot turut membeberkan dinamika keputusan pengadaan satelit komunikasi pertahanan pada 2015. Berdasarkan hasil sidang kabinet saat itu, pemerintah sejatinya memutuskan bahwa skema pengadaan dialihkan kepada PT Telkom Indonesia, yang kemudian mengalokasikan sebagian kapasitasnya untuk Kementerian Pertahanan. Langkah verifikasi bersama pejabat terkait, seperti Menteri Keuangan, dinilai krusial untuk meluruskan polemik kontrak yang muncul di kemudian hari.
