TERASBATAM.ID — Kekeringan meteorologis yang melanda Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, mencapai kondisi terparah sejak 1997. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mencatat sebanyak 24.479 kepala keluarga (KK) terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih, menyusul menyusutnya volume air di waduk dan sumur warga akibat kemarau panjang yang berlangsung hampir tanpa hujan sejak awal tahun 2026.
Sebagai respons cepat, Pemkab Bintan mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk bergotong-royong menyalurkan air bersih. Instruksi ini disampaikan Bupati Roby Kurniawan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda dan lintas sektoral pada Rabu (25/3/2026), dan kini diimplementasikan dengan skema penyaluran yang terstruktur hingga tingkat kecamatan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan, Ramlah, mengonfirmasi bahwa data dampak kekeringan tersebut tersebar merata di seluruh kecamatan, dengan pengecualian Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan yang dinilai masih dapat mengatasi krisis air secara mandiri.
“Kondisi ini membutuhkan gerak cepat. Kami bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir oleh para Asisten hingga Staf Ahli Bupati telah menyusun skema penyaluran. Setiap OPD bertanggung jawab di kecamatan tertentu, berkolaborasi dengan Camat, Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di lapangan,” ujar Ramlah saat dihubungi, Jumat (26/3/2026).
Ramlah menjelaskan, penyaluran air bersih dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah serta dukungan dari pihak swasta.
“Kami masih memiliki sumber air lain di luar pengelolaan PDAM. Semua potensi dimaksimalkan untuk langkah jangka pendek ini,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan BMKG, kekeringan meteorologis di Pulau Bintan memang pernah terjadi pada tahun-tahun tertentu seperti 1997, 2010, 2014, 2015, 2019, 2020, dan kembali melanda pada tahun 2026. Kondisi tahun ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan tingkat kekeringan terparah yang terjadi pada 1997 dan 2015.
Secara geografis, Bintan memang memiliki periode curah hujan rendah yang biasanya berlangsung dari Februari hingga Maret. Namun, panjangnya durasi kemarau kali ini menyebabkan waduk-waduk sumber baku PDAM mengalami penyusutan volume air secara drastis, bahkan beberapa di antaranya dilaporkan kering total.
Ramlah menambahkan bahwa status tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla yang telah ditetapkan sebelumnya memungkinkan pemerintah daerah untuk bergerak lebih fleksibel dalam mengerahkan sumber daya.
“Koordinasi lintas sektoral terus kami lakukan. Kami berharap hujan segera turun, namun selama masyarakat masih membutuhkan, distribusi air bersih tidak akan berhenti,” tutup Ramlah yang mengaku tengah melakukan distribusi air bersih kepada keluarga yang terdampak kekeringan.
