TERASBATAM.ID – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) memperketat pengawasan di wilayah perbatasan menyusul instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait eskalasi situasi geopolitik global. Fokus utama saat ini adalah mencegah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke luar negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kapolda Kepri Inspektur Jenderal Asep Safrudin, Jumat (08/05/2026), bahwa langkah ini merupakan respons cepat atas arahan pimpinan Polri untuk mengantisipasi dampak ketegangan di Timur Tengah. Eskalasi tersebut dinilai mulai berdampak pada fluktuasi harga energi global yang dapat memicu praktik ilegal di wilayah perairan Kepulauan Riau.
Antisipasi Selisih Harga
Irjen Asep menyoroti adanya potensi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi akibat lebarnya jarak harga (spare) antara BBM subsidi dan non-subsidi di pasar internasional. Situasi ini dinilai rawan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup untuk membawa komoditas subsidi keluar dari wilayah Indonesia demi keuntungan pribadi.
“Itu yang kita antisipasi, jangan sampai yang subsidi ini masuk ke luar negeri. Kami memastikan distribusi di dalam negeri, khususnya di wilayah Kepri, tetap aman dan tepat sasaran,” tegas Asep seusai konferensi pers pengungkapan 210 orang WN Asing terkait aktivitas scammer di Kantor Imigrasi Batam.
Menurut Asep, dalam menjalankan instruksi tersebut, Polda Kepri tidak bekerja sendiri. Pengawasan di titik-titik rawan perbatasan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi keamanan laut, termasuk TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Langkah preventif ini sejalan dengan kebijakan pusat yang juga memperketat kewaspadaan di sektor keamanan lainnya. Sebelumnya, pada Selasa (03/03/2026) lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menginstruksikan Densus 88 Antiteror untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman terorisme global yang mungkin terdampak oleh memanasnya situasi di Timur Tengah.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di garda terdepan wilayah perbatasan Indonesia,” pungkas Asep.
