TERASBATAM.ID — Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2027 mulai memanas dengan munculnya perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kepri mendesak penetapan upah berpatokan pada hasil perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memperhitungkan kondisi dunia usaha yang tengah tertekan.
Ketua DPW FSPMI Kepri, Suprapto, menegaskan bahwa penentuan UMK tidak bisa serta-merta mengacu pada angka Rp5,9 juta yang sebelumnya disampaikan pihak Apindo untuk UMK Batam 2027. Menurutnya, perundingan melalui Dewan Pengupahan yang digelar hari ini, Kamis (12/11/2026), harus berlandaskan data objektif dari BPS.
“Besok (Hari ini-red) ada perundingan di Kota Batam untuk UMK. Kita juga harus mendengar kebutuhan hidup layak Kota Batam, berapa yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi acuannya BPS, bukan Apindo,” ujar Suprapto saat dikonfirmasi sebelumnya, Rabu (11/11/2026).
Suprapto menjelaskan, pihaknya belum mematok angka usulan resmi karena masih menunggu rilis KHL BPS untuk disandingkan dengan formula pengupahan pemerintah. Ia menekankan, nilai tertinggi di antara kedua variabel tersebut yang seharusnya dijadikan dasar penetapan upah agar kesejahteraan pekerja terjamin.
“Kalau ternyata rumusan itu lebih kecil daripada KHL yang dikeluarkan BPS, maka yang dijadikan acuan adalah KHL. Tetapi kalau KHL lebih kecil daripada rumusan, maka yang dipakai rumusan. Kita bukan menolak angka Rp5,9 juta, tetapi kita lihat dulu seperti apa yang dikeluarkan oleh BPS,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Apindo Kota Batam, Rafky Rasid, menyatakan bahwa pembahasan UMK 2027 masih menanti surat edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk sementara, penghitungan masih merujuk pada formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan faktor alfa.
Rafky mengingatkan bahwa sektor industri di Batam saat ini sedang menghadapi tekanan berat, bahkan beberapa perusahaan seperti Gimli dan sejumlah pabrik di sektor panel surya dilaporkan telah tutup. Ia menilai, perubahan kebijakan dagang antara Amerika Serikat dan China berpotensi membuat perusahaan berinduk di China menarik kembali produksinya, ditambah melonjaknya harga bahan baku akibat konflik global.
“Kondisi perusahaan di Batam sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa perusahaan yang sudah tutup. Ini akan menambah pengangguran di Batam,” ungkap Rafky.
Menurut Rafky, jika faktor alfa ditetapkan sebesar 0,7 di tengah tingginya angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lonjakan UMK dikhawatirkan akan kian membebani operasional perusahaan. Pihaknya berharap keputusan UMK Batam 2027 nantinya tetap realistis demi menjaga keberlangsungan investasi dan lapangan kerja di Batam.
Dalam formula penetapan upah minimum (berdasarkan regulasi pengupahan pemerintah seperti PP Nomor 51 Tahun 2023), faktor alfa () adalah variabel indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota).
[kang ajank nurdin]
