TERASBATAM.ID — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut disejalankan dengan peluncuran platform digital terpadu tpakdkepri.id.
Laman resmi tersebut dirancang sebagai sarana publikasi dan sistem informasi terpadu guna memudahkan masyarakat serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh informasi program, layanan, hingga akses pembiayaan di sektor keuangan.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota se-Kepri untuk mencermati berbagai indikator perkembangan ekonomi serta akses keuangan daerah yang dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini penting sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan perbaikan secara sinergis.
“Saya minta kepala daerah kabupaten dan kota mencermati data-data yang disampaikan Kepala OJK. Kita sudah dibekali indikator mana saja yang perlu diperbaiki di masing-masing daerah. Ini harus kita dorong bersama,” tegas Ansar.
Untuk mengawal percepatan tersebut, Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri bersama Biro Perekonomian agar mengoordinasikan peningkatan berbagai indikator makroekonomi dan sektor keuangan di wilayah Kepri. Ansar turut menekankan pentingnya keberpihakan pada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian yang telah teruji tahan banting menghadapi gejolak ekonomi.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepri Sinar Danandjaya memaparkan bahwa Provinsi Kepri mencatatkan capaian yang cukup positif. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan Kepri menembus angka 78 persen—berada di atas rata-rata nasional sebesar 69 persen dan masuk lima besar nasional. Adapun indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen, menempatkan Kepri di posisi ketiga secara nasional.
Dari pemetaannya, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di wilayah Kepri menunjukkan keberagaman. Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun telah masuk kategori unggul. Sementara Kabupaten Bintan dan Natuna berada pada kategori hampir unggul, serta Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas masih berada di kategori berkembang.
Melalui kehadiran portal digital tpakdkepri.id, OJK dan Pemprov Kepri berharap transparansi informasi semakin terbuka sehingga jangkauan layanan pembiayaan bagi permodalan UMKM di Kepulauan Riau makin meluas.
