“Tóu tòng yī tóu, jiǎo tòng yī jiǎo” — sakit kepala obati kepala, sakit kaki obati kaki.
TERASBATAM.ID – “Tóu tòng yī tóu, jiǎo tòng yī jiǎo” — sakit kepala obati kepala, sakit kaki obati kaki. Peribahasa Tionghoa ini rasanya sangat tepat menggambarkan cara kita menangani krisis listrik yang melanda Batam. Ketika lampu padam, yang dicari adalah sosok untuk dicopot. Ketika publik marah, yang dikorbankan adalah pejabat. Tapi akar persoalannya? Sering kali tidak pernah benar-benar dibedah.
Kemarin, jagat kelistrikan nasional berguncang. Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dicopot melalui RUPSLB pada Rabu (14/10/2026) malam. Penggantinya, Suroso Isnandar, bahkan disebut-sebut telah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka beberapa jam sebelum pencopotan itu resmi diumumkan. Presiden, melalui Danantara dan Menteri ESDM, menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh di tubuh PLN: pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi, hingga akselerasi panel surya 100 gigawatt.
Di Jakarta, narasi yang dibangun adalah transformasi besar-besaran. Di Batam, kita bertanya-tanya: di mana posisi kita dalam peta persoalan ini?
Blackout yang melanda Batam–Bintan Senin (12/10/2026) bukan sekadar insiden teknis. Ia adalah puncak dari persoalan yang menumpuk: infrastruktur yang terus menuntut pembaharuan, beban yang terus tumbuh seiring geliat ekonomi, dan tata kelola yang kerap kali lebih sensitif pada tekanan politik ketimbang pada kebutuhan teknis di lapangan. Bareskrim Polri bahkan turun tangan menyelidiki Gardu Induk Sei Harapan. Antrean kendaraan membludak di SPBU. Warga Tanjungpinang menyerbu kantor PLN. Ini bukan lagi soal lampu mati beberapa jam — ini soal kepercayaan publik yang ikut padam.
Yang kemudian menjadi ironi panjang, jauh sebelum blackout melanda, kita sudah menyaksikan pergantian kepemimpinan di PT PLN Batam yang meninggalkan logika meritokrasi. Pada 2025, Kwin Fo — adik Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra — resmi menjabat Dirut PT PLN Batam menggantikan M Irwansyah Putra. Ia tercatat sebagai orang pertama yang menduduki kursi tertinggi di perusahaan listrik plat merah itu dari luar lingkungan PLN. Latar belakangnya? Komisaris Independen yang baru seumur jagung, dengan jejak karier di sebuah perusahaan teknik elektro di Batam. Penunjukan itu bukan hanya mengabaikan tradisi kaderisasi internal PLN, tetapi juga menjadi preseden buruk: perusahaan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada sosok yang kedekatan politiknya jauh lebih menonjol ketimbang rekam jejak teknisnya.
Padahal, dalam tata kelola perusahaan negara yang sehat, kursi Dirut seharusnya diisi melalui seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi — bukan melalui jalur kekerabatan atau kedekatan dengan kekuasaan. Ketika meritokrasi dikesampingkan, yang lahir bukan pemimpin yang siap menghadapi krisis, melainkan pejabat yang rentan kepentingan. Ketika blackout akhirnya terjadi, publik pun bertanya: apakah persoalan kelistrikan Batam selama ini benar-benar ditangani oleh orang yang memahami akar teknisnya, atau justru oleh mereka yang ditempatkan karena kedekatan politik?
Tentu saja, bukan hak kami untuk meragukan kapasitas seseorang. Tapi publik berhak bertanya: apakah penunjukan ini bagian dari solusi, atau justru bagian dari masalah? Apakah kita sedang membenahi sistem, atau sekadar menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis sambil berharap krisis selesai dengan sendirinya?
Desakan mundur sebenarnya lebih pantas dialamatkan kepada Dirut PT PLN Batam. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena dalam situasi krisis seperti ini, kepemimpinan yang kredibel dan diterima publik adalah keniscayaan. Lebih terhormat baginya untuk mundur — atau bagi pihak yang berwenang untuk mencopotnya — daripada terus bertahan di tengah badai ketidakpercayaan. Namun, mencopot satu orang tanpa membenahi akar persoalan sama saja dengan mengobati gejala. Sakit kepala obati kepala, sakit kaki obati kaki.
Akar masalahnya jelas: tata kelola kelistrikan di Batam membutuhkan pembenahan mendasar. Mulai dari transparansi pengelolaan, perencanaan jangka panjang yang berbasis data riil di lapangan, hingga pemisahan yang tegas antara kepentingan politik dan kepentingan teknis. Blackout bukan hanya soal mesin yang rusak. Ia adalah cermin dari sistem yang gagal mengantisipasi, gagal merencanakan, dan gagal merespons dengan cepat.
Presiden Prabowo menuntut transformasi menyeluruh di PLN. Itu langkah yang tepat. Tapi transformasi tidak boleh berhenti di Jakarta. Ia harus merambah hingga ke unit-unit paling ujung, termasuk Batam. Dan transformasi sejati bukanlah sekadar mengganti orang, melainkan membangun sistem yang tidak bergantung pada siapa yang duduk di kursi empuk. Sistem yang mampu bekerja bahkan ketika tekanan politik datang menghadang.
Pasca blackout Batam, kita tidak butuh sekadar tumbal. Kita butuh pertanggungjawaban yang jujur, evaluasi yang menyeluruh, dan pembenahan yang berkelanjutan. Jangan sampai kita terus mengobati gejala, sementara penyakitnya terus menggerogoti dari dalam. Sudah waktunya kita berhenti mengobati kepala dan kaki secara terpisah. Sudah waktunya kita mencari tahu apa yang sebenarnya sedang sakit.
Terasbatam.id
