TERASBATAM.ID — Realisasi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari Amerika Serikat di Kota Batam, Kepulauan Riau, melonjak signifikan pada triwulan I-2026. Berdasarkan laporan resmi Kementerian Investasi/BKPM dan BP Batam yang dipublikasikan Bloomberg Businessweek (Asia) pada Sabtu (1/8/2026), Amerika Serikat kini melesat ke posisi ketiga sebagai investor asing terbesar di kawasan perdagangan bebas tersebut.
Lompatan ini tergolong tidak biasa. Sepanjang tahun 2025, posisi kumulatif investasi AS berada di peringkat ketujuh, bahkan sempat anjlok ke posisi ke-17 pada triwulan I-2025. Pergeseran portofolio modal perusahaan multinasional AS menuju koridor strategis Selat Malaka ini dipicu oleh dua sektor utama, yakni infrastruktur teknologi digital dan hilirisasi ekosistem energi hijau.
Pada pilar teknologi digital, investasi terfokus pada layanan komputasi awan (cloud computing) serta fasilitas pusat data (data center). Investor global memanfaatkan keterbatasan lahan dan pasokan energi di Singapura dengan menjadikan Batam sebagai gerbang teknologi terintegrasi berkecukupan daya dengan konektivitas latensi rendah (ultra-low latency).
Sementara pada pilar manufaktur bernilai tinggi, modal AS mengalir ke sektor mesin, elektronika, dan peralatan listrik. Fokus pengerahan modal ini menyasar industri motor listrik dan komponen baterai litium-ion untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) guna memperkuat diversifikasi rantai pasok energi bersih di Asia Tenggara.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada 17 Juni 2026, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pencapaian indikator makroekonomi ini merupakan buah sinergi lintas sektor dan kemudahan berinvestasi yang terus diperbaiki.
“Berbagai indikator makroekonomi yang menunjukkan tren positif ini merupakan hasil langsung dari sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kami secara konsisten berupaya membangun kepercayaan investor dengan menyederhanakan layanan korporasi, meningkatkan kepastian berusaha, mempercepat penyediaan infrastruktur, serta memperdalam saluran komunikasi dengan pelaku usaha,” ujar Amsakar.
Selain rutin menggelar forum diskusi dengan asosiasi industri untuk mengurai hambatan operasional di lapangan, pengelola kawasan juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk infrastruktur pendukung, seperti pelebaran jalan dan peningkatan kapasitas drainase, guna mengimbangi laju ekspansi kawasan industri.
