TERASBATAM.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menahan diri dan menunggu kepastian regulasi serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027.
Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri, Ir. Mustava, menegaskan bahwa pada prinsipnya dunia usaha menghormati aspirasi pekerja untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Namun, kebijakan pengupahan harus dirumuskan secara berimbang agar tidak mengancam keberlangsungan operasional perusahaan.
Menurut Mustava, setiap perusahaan memiliki kemampuan finansial yang berbeda, terutama sektor industri padat karya seperti manufaktur, garmen, elektronik, dan galangan kapal yang sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja serta struktur biaya operasional.
“Kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pertumbuhan produktivitas serta kemampuan perusahaan berpotensi menimbulkan tekanan berat terhadap keberlangsungan usaha,” ujar Mustava dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Kadin Kepri memetakan sedikitnya lima dampak serius apabila kenaikan UMK 2027 dipaksakan secara tidak terukur, yakni terhambatnya ekspansi usaha, penundaan hingga pembatalan rencana investasi baru, serta melemahnya daya saing industri di tingkat regional maupun global.
Selain itu, pembengkakan biaya produksi dikhawatirkan memaksa perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja yang berujung pada meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebagai wilayah strategis yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri dituntut menjaga iklim investasi tetap kondusif. Oleh karena itu, Kadin Kepri menyampaikan enam rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah terkait penetapan UMK 2027:
- Selaras dengan Pusat: Pemprov dan Pemkab/Pemko diminta tidak mengambil langkah mendahului ketentuan nasional sebelum regulasi resmi pengupahan 2027 diterbitkan.
- Proporsional dan Terukur: Penyesuaian upah wajib memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan riil dunia usaha.
- Proteksi Sektor Padat Karya: Menghindari lonjakan upah ekstrem yang dapat melumpuhkan industri penyerap tenaga kerja massal.
- Sesuai Karakteristik Daerah: Mempertimbangkan kondisi ekonomi dan struktur industri di masing-masing kabupaten/kota.
- Perkuat Dialog Tripartit: Pembahasan UMK antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus dibangun berdasarkan data objektif, bukan tekanan sepihak.
- Peningkatan Kompetensi SDM: Mendorong Pemda mengalokasikan anggaran dan berkolaborasi dengan lembaga vokasi untuk program upskilling, reskilling, dan sertifikasi profesi agar kenaikan upah berbanding lurus dengan produktivitas pekerja.
Mustava menekankan bahwa kebijakan pengupahan yang ideal harus mampu menjadi titik temu yang adil bagi seluruh ekosistem ekonomi di Kepulauan Riau.
“Kesejahteraan pekerja harus meningkat, tetapi keberlangsungan perusahaan dan daya tarik investasi juga harus tetap terjaga. Kebijakan pengupahan yang baik adalah yang mampu melindungi pekerja, menjaga kelangsungan usaha, mendorong produktivitas, dan memastikan lapangan kerja terus tersedia,” pungkasnya.
